Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana menunjuk eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi salah satu pemimpin atau bos BUMN. Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara pun menjabarkan kriteria tepat untuk memimpin BUMN.
"Pertama saya kira adalah integritas, kemudian jangan pernah ada track record atau permasalahan hukum sebelumnya, itu juga akan berpengaruh terhadap kredibilitas," ucap Bhima di Jakarta, Kamis, 21 November 2019 seperti dilansir dari Antara.
Kriteria berikutnya adalah tidak terafiliasi langsung atau tidak langsung dengan dunia politik. Sebab, menurutnya sosok yang memimpin BUMN harus memiliki kinerja bagus dengan manajemen yang profesional.
"Bukan berarti anti politik, tapi semua ada porsinya di mana BUMN-BUMN ini jangan terlalu banyak dicampuri politik-politik jangka pendek karena kinerja BUMN akan terpecah," ujarnya.
Menurut Bhima jangan karena karena relawan, anggota partai politik, dan sebagainya, seseorang dengan mudahnya duduk sebagai pimpinan di perusahaan-perusahaan BUMN.
"Memang susah, tapi itu yang harus dilakukan kalau mau berhasil seperti di negara lain," tutur dia.
Selanjutnya, Bhima menurutkan sosok pimpinan BUMN harus merupakan komunikator yang baik. Karena BUMN-BUMN akan bersentuhan dengan unit usaha lain seperti swasta, investor dan kreditur yang membutuhkan pola komunikasi baik.
Jika komunikasi berjalan dengan baik, ia menjamin karyawan BUMN tetap loyal dan memiliki satu visi yang sama dengan pimpinan. Bhima tak menyebutkan siapa sosok yang menurutnya cocok untuk menjadi bos BUMN.
Tapi, ia yakin Menteri BUMN Erick Thohir sangat memahami sosok-sosok untuk duduk di BUMN. Kabar ditunjuknya Ahok menjadi petinggi atau bos BUMN disampaikan oleh Erick Thohir.
Ia mengatakan akan secepatnya menetapkan Ahokpaling lambat awal Desember 2019. "Segera mungkin, awal Desember," tutur Erick Thohir di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. []
