Jakarta - Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) Choirul Anam berkata, 7 September ini menjadi hari duka bagi gagasan tata kelola negara berbasis HAM di Indonesia. Setiap tanggal ini, ia teringat dengan peristiwa dibunuhnya Munir Said Talib menggunakan racun arsenik dalam perjalanan di pesawat, saat menempuh studi di Universitas Utrecht, Belanda.
Baginya, hubungan sipil militer dalam tata kelola negara demokrasi yang berbasis HAM menjadi salah satu isu dan tema penting kala membahas sepak terjang Cak Munir sebagai salah satu aktivis legendaris di Indonesia.
Peran Cak Munir dalam kampenye perlindungan pembela HAM sangat besar, dan dia salah satu pionir dalam pembelaan para pembela HAM di Indonesia
"Ini juga yang menjadi basis agenda gerakan reformasi 1998. Jika hubungan ini, saat ini sesuai harapan, maka peristiwa Mapolsek Ciracas yang diserbu, atau berbagai kasus kekerasan lainnya yang melibatkan hubungan sipil militer tidak akan terjadi," kata Anam kepada wartawan di Jakarta, Senin, 7 September 2020.
Baca juga: Museum Munir Bakal Jadi Destinasi Wisata Jawa Timur
"Dan negara kita akan memiliki militer yang tangguh dan lebih profesional dalam pertahanan negara," ucapnya menambahkan.
Selain isu hubungan sipil militer, kata Anam, apa yang disuarakan Munir juga mendorong perlindungan bagi para pembela HAM di Indonesia. Menurutnya, Munir telah melihat bagaimana kontribusi pembela HAM dalam pelbagai usaha memperbaiki kondisi negara termasuk membangun kesejahteraan masyarakat.
Namun, ironisnya, usaha para pembela HAM itu tak sejalan dengan perlindungan yang diberikan negara.
"Tak sedikit dari mereka yang mendapat kekerasan, kriminalisasi, stigma atau perlakukan lain yang kejam. Pada posisi inilah Cak Munir dengan beberapa kolega mendirikan organisasi Imparsial," ucapnya.
Sebaiknya, kata Anam, para pembela HAM atau human rights defenders jangan hanya dipahami sebagai aktivis HAM yang berada di garis depan melawan kekerasan.
Namun, para inisiator di kampung, desa, hutan yang memperkuat ekonomi, merawat hutan, menyelamatkan binatang, bahkan guru-guru di berbagai pelosok yang melawan buta huruf dan akses pendidikan juga harus mendapat penghormatan yang sama.
Baca juga: Misteri Munir Setelah 15 Tahun Berlalu
"Peran Cak Munir dalam kampenye perlindungan pembela HAM sangat besar, dan dia salah satu pionir dalam pembelaan para pembela HAM di Indonesia," ujarnya.
Oleh karena itu, mengenang 7 September ini, sudah selayaknya di mahfumi sebagai Hari Perlindungan Para Pembela HAM Indonesia.
"Pentingnya 7 September sebagai Hari Perlindungan Para Pembela HAM, bukan hanya untuk mengenang Cak Munir. Namun, lebih jauh adalah merawat semangat dan ide perlindungan pembela HAM Indonesia itu sendiri, agar keadilan dan kesejahteraan berbasis HAM terwujud di Indonesia," kata Komisioner Komnas HAM itu.
Tahun ini, tepat 16 tahun Munir dibunuh di udara. Namun, hingga kini, dalang pembunuhannya belum juga terungkap.
Bisa dibilang penyesalan terbesar dalam hidup Suciwati, istri mendiang Munir Said Thalib, adalah memberi tahu tanggal keberangkatan Munir ke Belanda kepada pilot Garuda Indonesia saat itu, Pollycarpus Budihari Priyanto. Andai saja ia tak memberi tahu, mungkin Munir masih ada sampai sekarang dan terus berjuang membela HAM.
"Saya menyesal telah menyampaikan tanggal keberangkatan Munir kepada Polly, tapi, almarhum (Munir) menenangkan saya dan bilang enggak apa-apa," kata Suci menirukan ucapan Munir kala itu.
Perjalanan malam itu ke Negeri Kincir Angin menjadi akhir kehidupan Munir sekaligus pertemuan terakhir Suciwati dengan sang suami yang amat dicintainya itu. Pendiri Imparsial dan Kontras itu meninggal dunia akibat diracun di udara ketika dalam perjalanan ke Amsterdam, Belanda, pada 7 September 2004. []
