Jakarta - Wakil Ketua Komisi V DPR Syarief Abdullah Alkadrie menilai masuknya 39 tenaga kerja asing (TKA) asal China ke Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, karena kurangnya koordinasi dari pemerintah pusat.
Lantas, dia menyebut kelemahan komunikasi menyebabkan kepala daerah menjadi tidak mematuhi imbauan pemerintah pusat. Oleh sebab itu beberapa kepala daerah bergerak lebih awal dengan menerapkan lockdown wilayah.
Apalagi mereka berasal dari negara yang sudah terlebih dahulu terserang Covid-19.
Baca juga: 39 TKA Masuk Indonesia Melalui Pelabuhan di Bintan
"Ini kan wewenang ada di pemerintah pusat, tapi akhirnya sekarang ini banyak daerah-daerah sudah bergerak sendiri. Saya enggak tahu apakah kelemahannya karena kurang koordinasi atau daerah sudah enggak geregetan," kata Syarief dihubungi Tagar, Rabu, 1 April 20202.
Syarief Abdullah secara tegas meminta pemerintah pusat agar segera mengkarantina TKA yang masuk melalui Pelabuhan Bulang Linggi Tanjung Uban.
"Saya minta tidak ada diberlakukan khusus, apa ini karena tenaga kerja atau apapun. Close saja semua, supaya mudah-mudahan kita cepat pulih. Saya minta pemerintah pusat dalam hal ini cepat mengantisipasi itu, lakukan karantina sebagaimana prosedur," ujarnya.
Dia menjelaskan, secara protap, siapa saja yang baru datang dari luar negeri bahkan luar kota harus mematuhi protokol kesehatan. Dia tidak mau TKA tersebut dilepas begitu saja tanpa harus melalui proses karantina selama 14 hari.
Kendati para warga negara asing (WNA) membawa surat kesehatan dari negaranya, Syarif menegaskan, tidak seharusnya pemerintah percaya begitu saja dengan keterangan para TKA.
"Tetapi, negatif itu kan ada tenggang waktunya. Belum bisa serta-merta kita menyatakan orang itu negatif atau betul-betul negatif. Apalagi mereka berasal dari negara yang sudah terlebih dahulu terserang Covid-19. Makanya saya meminta itu kepada aparat pemerintah untuk melakukan karantina," kata dia.
Syarief Abdullah menambahkan, pernyataan sikap pemerintah untuk menolak WNA masuk ke Indonesia sudah terlambat. Seyogianya, peraturan tersebut mesti dilakukan jauh hari sebelum pandemi ini semakin merajalela di Tanah Air.
"Dan sekarang ini sudah dilarang untuk seluruh WNA masuk ke Indonesia. Menurut saya sebenarnya ini terlambat, karena dari awal tidak diantisipasi. Terutama dari negara-negara yang memang dari awal sudah tertular, termasuk Tiongkok. Tapi itu masih dibiarkan," ucapnya.
Dia mengaku heran dengan protap yang dikeluarkan pemerintah, sementara di daerah-daerah di Indonesia sendiri sudah mulai melarang keluar-masuk warga untuk memutus rantai virus corona.
"Saya ini misalnya anggota DPR dari Jakarta balik ke daerah saya atau dapil saya. Itu status saya ODP, apalagi itu mereka berasal dari negara pertama terkena wabah ini," ucap dia.
Baca juga: PPP: 39 TKA China Pulangkan Jika Enggan Dikarantina
Politisi Partai NasDem ini menegaskan menyoal penyebaran Covid-19, lebih baik mencegah, daripada membuat virus ini semakin menginfeksi masyarakat luas.
Kemudian, kemarahan masyarakat terkait masuknya TKA ke Indonesia dia nilai wajar. Sebab, kondisi pandemi ini membuat masyarakat resah dan ketakutan.
"Saya kira wajar masyarakat ribut. Kemarin di dapil saya di Ketapang juga ribut itu yang diusir masyarakat WNA itu karena masuk. Ini bisa menciptakan keributan-keributan baru dibawa. Wajar saya masyarakat cemas," kata dia.
Dia meminta sikap tegas pemerintah untuk menutup seluruh pintu masuk ke Indonesia. Pasalnya di Tanah Air banyak pintu masuk yang bisa dilalui dan umumnya melalui jalur laut dan udara.
"Tapi saya juga untuk pemerintah, karena ini sudah dilakukan seluruh negara (tolak WNA). Ini juga harus dipatuhi. Karena di Indonesia ini darimana saja bisa masuk. Kalau sudah diberlakukan, ya sudah close semuanya dalam rangka mengantisipasi penyebaran virus corona," ujar Syarief Abdullah. []
