UNTUK INDONESIA

Hindari Dikorupsi, Husin Perindo Desak BLT Melalui Perbankan

Sekretaris Fraksi Nasdem Persatuan Indonesia DPRD Jawa Barat minta penyaluran BLT melalui bank guna cegah adanya korupsi.
Sekretaris Fraksi Nasdem Persatuan Indonesia DPRD Jawa Barat, Husin (paling kiri) saat menyosialisasikan 4 pilar di Dapilnya (Kabupaten Indramayu, Cirebon dan Kota Cirebon). (Foto:Tagar/Fitri Rachmawati)

Bandung - Selain mendesak peralihan bentuk bantuan sosial provinsi tahap 4 menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT). Sekretaris Fraksi Nasdem Persatuan Indonesia DPRD Jawa Barat, Husin pun meminta penyalurannya mengggunakan rekening bank. Bentuk dan mekanisme distribusi tersebut dinilai lebih efektif terutama menutup celah korupsi.

“Bansos BLT pakai bank penyalurannya lebih mudah dan buat menutup oknum main-main (korupsi). Kalau pakai sistem perbankan akan sulit buat dikorupi, “ tegasnya kepada Tagar, Bandung pada Minggu, 13 Desember 2020.

Mekanisme penyaluran bansos melalui rekening pun sekaligus bisa meningkatkan literasi keuangan masyarakat melalui produk perbankan. Jadi dua manfaat dirasakan warga sekaligus. Teknisnya, masyarakat tinggal membuka rekening bank yang ditunjuk pemerintah.

“Buka rekening hanya Rp 50 ribu, mudahkan. Sangat bagus pihak bank mendatangani penerima. Misalkan penerima dikumpulkan di kelurahan (dengan tetap disiplin protokol kesehatan) kemudian di data dan dibuatkan rekening bank. Pencairan hanya bisa dilakukan oleh penerima tanpa dikuasakan,” kata dia.

Kalaupun dalam praktiknya masih ada oknum misalkan RT, RW kelurahan dan pihak lainnya yang sengaja meminta pungutan liar (pungli) atau mengurangi untuk setiap BLT yang diterima. Jangan segan untuk melaporkan ke pihak berwenang, dan sangat bagus juga ada sistem tersendiri bagi warga untuk melaporkan tindakan pungli tersebut (bisa Satpol PP dan sebagainya).

Baca juga:

BJB atau BRI Asal Jangan Lewat Pos

Lalu bank apa yang sebaiknya ditunjuk pemerintah dalam mendistribusikan BLT tersebut tanya dia? Husin pun meminta provider bank yang mudah dijangkau masyarakat sampai pelosok desa. Bisa BRI yang merupakan BUMN atau bisa juga BJB bank milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Dua bank tersebut sudah banyak tersebar ke desa-desa, bahkan BRI mendatangi calon nasabahnya.

“Asal jangan pakai pos karena pos kurang menjangkau masyarakat pelosok, dan fakta dilapangan ternyata banyak masyarakat yang mengeluh harus menempuh jarak yang jauh. Seperti di Dapil (Daerah Pemilihan) saya, ada warga yang enggan mengambil BLT di pos karena jaraknya sangat jauh dari rumah karena harus mengeluarkan banyak biaya untuk mengambil BLT di pos,” ungkap dia. [PEN]

Berita terkait
Sosialisasi 4 Pilar, Husin Ajak Terapkan Nilai Pancasila
DPRD Jabar sosialisasikan pentingnya 4 pilar kebangsaan dan ajak warga menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat.
Husin Perindo Sebut Jabar Idealnya Punya 40 Kabupaten Kota
Husin menilai Provinsi Jawa Barat idealnya memiliki minimal 40 Kabupaten dan Kota.
Anggota DPRD Jabar Terima Banyak Aduan di Sektor Pertanian
Husin sampaikan dirinya terima banyak keluhan dari masyarakat Kabupaten Indramayu di sektor pertanian.
0
Hindari Dikorupsi, Husin Perindo Desak BLT Melalui Perbankan
Sekretaris Fraksi Nasdem Persatuan Indonesia DPRD Jawa Barat minta penyaluran BLT melalui bank guna cegah adanya korupsi.