Kisruh Rekind vs PT PAU Jangan Dibawa ke Isu Politik

DPR menghormati proses hukum yang tengah dijalani Rekayasa Industri dengan Panca Amara Utama (PAU) terkait pembangunan proyek amonia di Sulteng.
Ilustrasi pabrik PT Rekayasa Industri (Persero). (Foto: erecuitment.rekayasa.com).

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menghormati proses hukum yang kini tengah dijalani antara PT Rekayasa Industri (Persero) atau Rekind dengan PT Panca Amara Utama (PAU) terkait proyek pembangunan Banggai Ammonia Plant di Sulawesi Tengah. "Proses hukumnya sendiri sedang berlangsung di Mahkamah Arbitase Internasional Singapura, kita tunggu saja hasilnya seperti apa," ujar anggota Komisi VI, Andre Rosiade di Kompleks Parlemen Jakarta, Rabu, 19 Februari 2020.

Andre menambahkan, persoalan sengketa dua entitas usaha milik negara dan swasta tersebut merupakan murni masalah bisnis. Untuk itu, dia berharap kepada semua pihak untuk menahan diri dan tidak memanfaatkan polemik ini untuk komoditas tertentu. "PT Panca itu miliknya Boy (Thohir) ya, jangan sampai ini dibawa ke ranah lain apalagi politik," tutur politisi Partai Gerindra.

Adapun, langkah lanjutan yang dipersiapkan Komisi VI DPR selaku dewan supervisi BUMN adalah menunggu hasil putusan pengadilan internasional tersebut. "Memang ada potensi kerugian negara di dalamnya, tetapi tetap kami harus melihat hasil sidang Mahkamah Arbitase Internasional di Singapura. Kita akan terus mengawal supaya tidak ada kerugian negara," ucap Andre.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Tagar, polemik pembangunan Banggai Ammonia Plant di Sulawesi Tengah dipicu oleh tuduhan Rekind yang menyatakan bahwa PT PAU mengambil alih secara sepihak performance bond (PB) perseroan dari Bank Mandiri senilai 56 juta juta (Rp 812 miliar).

PT PAU beralasan penguasaan tersebut terpaksa dilakukan lantaran Rekind dinilai wanprestasi atas molornya waktu pembangunan pabrik ammonia sebagaimana kesepakatan sebelumnya. PT PAU juga disebut menahan dana retensi kerjasama proyek sebesar 50,78 juta dolar AS atau senilai Rp 711 miliar. Sebagai informasi, uang retensi biasanya berporsi 5 persen dari nilai proyek, berupa uang kontraktor yang ditahan pengguna jasa kontraktor untuk memastikan konstruksi benar-benar bisa digunakan.

PT Rekind yang merupakan anak usaha PT Pupuk Indonesia Holding Company itu juga merasa dirugikan karena piutang usaha dari PT PAU yang sebesar 11 juta dolar AS (Rp 154 miliar) ditangguhkan proses pembayarannya. Atas kisruh ini, PT PAU kemudian berinisiasi membawa proses sengketa ke Mahkamah Arbitase Singapura. Apabila gugatan PT PAU dikabulkan pengadilan, Rekind berpotensi kehilangan seluruh dana yang sebelumnya telah disebutkan atau hampir Rp 2 triliun.

NIlai tersebut belum termasuk besaran tuntutan PT PAU kepada Rekind yang diketahui mencapai Rp 3 triliun. Apabila skenario ini betul-betul terjadi, maka potensi keuangan negara yang akan hilang sekitar Rp 5 triliun.

Proyek Banggai Ammonia Plant sendiri dimulai sejak 2 Agustus 2015 silam. Kala itu, Presiden Joko Widodo datang langsung ke lokasi pembangunan di Sulawesi Tengah untuk meresmikan secara simbolis pemancangan tiang pertama (groundbreaking) pabrik bahan baku pupuk tersebut. Proyek ini direncanakan berlangsung selama 28 bulan atau hingga awal 2018. Namun, hingga kini proses pembangunan pabrik tersebut masih belum rampung.

Dalam catatan redaksi, PT PAU adalah anak perusahaan dari PT Surya Esa Perkasa Tbk (SEP). Saham PT PAU dimiliki langsung oleh PT SEP sebesar 0,585 persen. Sedangkan sebesar 59,415 persen dimiliki secara tidak langsung oleh PT SECHEM yang notabene 99,99 persen sahamnya dikuasai oleh PT SEP.

PT SEP disebut-sebut merupakan milik Garibaldi Thohir alias Boy Thohir, kakak kandung dari Menteri BUMN Erick Thohir. Boy pernah mendidiki posisi strategis di Surya Esa sebagai direktur utama. Namun, dia melepas jabatan tersebut pada 20 Januari 2020, dan selanjutnya menduduki posisi sebagai presiden komisaris di perusahaan yang sama.[]


Berita terkait
DPR Minta BUMN Asuransi Hati-Hati Jaga Duit Nasabah
Komisi VI DPR meminta jajaran petinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor asuransi mengelola dana masyarakat dengan hati-hati.
Wamen Budi Minta BUMN Industri Unjuk Rencana 5 Tahun
Wamen BUMN Budi Gunadi Sadikin meminta BUMN menyampaikan rencana bisnis jangka panjang yang selaras dengan pemerintah.
Penyehatan BUMN, Erick Thohir Akan Pangkas Perseroan
Menteri BUMN Erick Thohir berencana menyehatkan perusahaan pelat merah dalam negeri dengan menggabung, melikuidasi atau tetap mempertahankannya.
0
Video Jokowi 'Menghadap' Megawati Sangat Tidak Elok Dipertontonkan
Tontonan video Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang sedang bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, sangat tidak elok.