Khofifah Beber Jurus Wujudkan Swasembada Garam

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membeberkan jurus jitunya mewujudkan Jawa Timur swasembada garam
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat memberi keterangan pers (Foto: Tagar/Adi Suprayitno)

Surabaya - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membeberkan jurus jitunya mewujudkan Jawa Timur swasembada garam. Biar pemerintah tidak lagi mengimpor garam dari Australia dan India.

Menurut Khofifah poin terpenting adalah sumber daya manusia (SDM). Untuk melahirkan SDM berkualitas yang memahami tentang pergaraman, Pemprov Jawa Timur menyiapkan lulusan SMK Kelautan di Pamekasan. SMK Kelautan ini memiliki Program Keahlian (Progli) Garam.

"Pamekasan ini langsung merespons untuk hal ini. Kami apresiasi adanya SMK Garam," kata Khofifah, di Surabaya, Kamis 30 Mei 2019.

Dengan banyaknya SDM yang paham pengelolaan garam, pemprov siap menjadikan Pulau Madura sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industri Garam. Hal ini tentunya akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di Madura.

Untuk mewujudkan terget tersebut, pemprov kerja sama dengan pemerintah pusat. SMK Garam akan mendapatkan penguatan khusus dalam pengelolaan garam. Terutama aplikasi teknologi dalam efektivitas produksi garam.

"Untuk memaksimalkan kualitas dan kuantitas hasil, perlu adanya terobosan dalam produksi," tuturnya.

Ketua Muslimat NU ini memastikan sekolah lain akan mencontoh SMK Kelautan Pamekasan. Siswa dari luar Pamekasan bahkan bisa menimba ilmu di sana.

Selain Pamekasan, Khofifah menyebut, akan bersinergi tiga pemda lain. Di antaranya Sampang dan Sumenep. Mengingat Sampang selama ini sukses memproduksi 346 ribu ton garam pada 2018 lalu.

"Selama ini Madura menjadi penghasil garam tertinggi di Indonesia, selain Indramayu," tuturnya.

Pemerintah juga akan menyiapkan bantuan permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk meningkatkan industri di Madura. Mengungat sebelumnya petani garam belum bisa mendapatkan bantuan permodalan karena garam dinilai bahan tambang. "Sekarang petani garam diputuskan bagian dari petani," katanya.

Mantan anggota DPR RI itu menjelaskan, ketika memasuki musim panen, pemprov berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menjaga harga garam. Pemerintah bisa mengintervensi harga agar tidak anjlok.

"Ini berkaitan dengan harga eceran tertinggi garam. Kalau garam di bawah Rp 1.500 maka petani kasihan. Seharusnya, ada di angka Rp 1.600," pungkasnya.[]

Baca juga:

Berita terkait