UNTUK INDONESIA
Khawatir Rusuh, WNI di Ethiopia Siapkan Rencana Darurat
Sebagian besar warga Indonesia yang menetap di Ethiopia dilanda keresahan terkait kemungkinan adanya kerusuhan etnis yang terjadi.
Kerusuhan Etnis di Ethiopia. (Foto: AFP/Zacharias Abubeker)

Addis Ababa, Ethiopia - Sebagian besar warga Indonesia yang menetap di Ethiopia dilanda keresahan terkait kemungkinan adanya kerusuhan etnis yang terjadi. Kemungkinan kerusuhan tersebut terutama di Kota Hawassa dimana lebih dari 150 warga Indonesia tinggal dan bekerja di sana.

"Kami sudah melakukan persiapan dengan menyimpan cadangan makanan untuk tujuh hari dan menyiapkan emergency plan (rencana darurat)," kata Iksan Supadi, salah satu warga Indonesia di Hawassa, kepada penulis, Kamis, 18 Juli 2019. Iksan adalah General Manager TAL Garment Manufacture Plc, dimana ada 52 WNI bekerja di perusahaan modal Hong Kong tersebut.

Dugaan akan munculnya kekerasan atau kerusuhan etnis di Hawassa bermula dari tuntutan etnis Sidama untuk memiliki pemerintahan negara bagian sendiri. Sidama dengan populasi 5 persen dari total lebih dari 100 juta penduduk Ethiopia, adalah salah satu dari sekitar 80 kelompok etnis yang ada di Ethiopia.

Rencana aktivis Sidama melakukan deklarasi negara bagian sendiri membuat penduduk Hawassa resah. Laporan media lokal menyebutkan bahwa penduduk sampai mengungsikan keluarganya keluar Hawassa. Hal ini terkait latar belakang konflik etnis yang pernah terjadi di Hawassa.

Pada pertengahan Juni 2018, perayaan lokal berujung kerusuhan etnis di Hawassa, antara Sidama dan Wolayta. Berdasarkan laporan media Fana Broadcasting Corporation, 10 orang meninggal dunia, 89 luka, dan 2.500 orang mengungsi akibat kerusahan selama tiga hari itu.

Hawassa merupakan kota dengan populasi WNI terbesar di Ethiopia. Total warga Indonesia di Ethiopia berjumlah lebih dari 200 orang. Selain mayoritas di Hawassa, sebagian besar lain berada di Ibu Kota Addis Ababa, yakni sekitar 50 orang.

Di Hawassa, selain TAL, warga Indonesia bekerja di beberapa perusahaan tekstil lain, seperti Busana Apparel Group (PT Ungaran Sari Garmen) dan PT Sumber Bintang Rejeki yang ada di dalam kompleks Hawassa Industrial Park. Beberapa pabrik investasi negara lain juga ada di sana, seperti Amerika, China, Hongkong, dan India. 

Kami sudah melakukan persiapan dengan menyimpan cadangan makanan untuk tujuh hari dan menyiapkan emergency plan (rencana darurat).

Menurut Iksan, pihaknya juga mendengar ada rencana deklarasi dan berkumpulnya massa tersebut. Akibatnya, lanjut Iksan, sejumlah pabrik yang ada dalam kawasan industri itu sudah tutup, termasuk PT Sumber Bintang Rejeki. "Tingkat kehadiran di pabrik kami cuma 26 persen. Sebagian besar warga lokal tidak masuk karena khawatir," kata Iksan.

Meski tetap masuk bekerja, TAL sudah menyiapkan rencana darurat jika terjadi kerusahan dan mengharuskan evakuasi. Selain menyiapkan stok makanan, pihaknya juga menyiapkan rencana evakuasi dengan bekerja sama dengan perusahaan transportasi lokal dan hotel.

Perusahaan TAL saat ini juga memberlakukan aturan terkait keamanan warga Indonesia. "Kami membatasi mereka untuk berpergian keluar dari pabrik dan tempat tinggal. Kalaupun harus keluar untuk belanja, hanya boleh menggunakan kendaraan perusahaan," ujar Iksan.

Sejauh ini, kata Iksan, kondisi Hawassa masih terkendali. Terlihat banyak aparat keamanan yang terdiri dari polisi dan tentara berjaga di setiap sudut kota. "Setiap 20 meter ada aparat yang berjaga," ujarnya.

Konstitusi Ethiopia memang memperbolehkan kelompok etnis untuk memiliki pemerintahan negara bagian atau propinsi sendiri lewat referendum. Sejauh ini ada sembilan negara bagian di Ethiopia, yang berdasarkan etnis, seperti Oromo, Amhara, Tigray, Gambela, Somali, dan lainnya.

Etnis Sidama yang menempati wilayah selatan Ethiopia, tergabung dalam negara bagian Southern Nations, Nationalities, and Peoples' Regioan atau SNNPR yang ibu kotanya adalah Hawassa. Di dalam negara bagian SNNPR itu terdapat sekitar 50 kelompok etnis berbeda.

Menurut warga, tuntutan untuk memiliki pemerintahan sendiri sudah dilayangkan sejak beberapa tahun lalu. Bahkan intensitas menuntut semakin tinggi setahun belakangan, namun tidak mendapat respon yang diharapkan dari pemerintah federal. Beberapa kali demonstrasi warga Sidama dilakukan di Hawassa.

Pada Selasa, 16 Juli 2019, Komisi Pemilihan Umum Ethiopia mengumumkan bahwa referendum akan dilakukan dalam kurun waktu lima bulan ke depan. Namun itu tidak memuaskan para aktivis yang menuntut negara bagian sendiri. Mereka berencana unjuk kekuatan dengan mengumpulkan massa di Hawassa.

Pada Rabu, 18 Juli 2019, kondisi Hawassa mencekam. "Jalanan di Hawassa tidak seperti biasanya, sangat sepi. Yang terlihat hanya patroli kendaraan yang berisi polisi federal," tulis laporan reporter Reuters yang ada di sana.

Rencana demonstrasi atau berkumpulnya warga Sidama itu juga membuat beberapa kantor instansi pemerintahan tidak beroperasi. "Hari ini saya mau mengurus ekspor ke kantor Bea Cukai. Tapi ternyata tutup juga," tutur Iksan. []

Berita terkait Ethiopia:

Berita terkait
0
Bos Lippo Group James Riady Mangkir Panggilan KPK
Bos Lippo Grup Tjahaja Riady mangkir dari panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi kasus suap perizinan proyek pembangunan Meikarta.