Jakarta – Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat DPR Faisol Riza mengatakan tidak seharusnya dan tidak perlu dipublikasikan soal Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menghapus fasilitas kartu kredit bagi dewan direksi, komisaris, hingga manajer PT Pertamina.
"Kartu kredit urusan internal, tidak perlu disampaikan ke publik," kata Faisol kepada wartawan, Rabu, 16 Juni 2021.
Ia mengatakan yang ditunggu Komisi VI DPR adalah aksi korporasi. Para Wakil Rakyat berharap Pertamina meningkatkan kinerja agar bisa bersaing di dunia internasional.
"Yang kita tunggu dari aksi-aksi Pertamina bukan urusan kartu kredit, tapi kita menunggu aksi-aksi korporasi berskala global yang bisa membawa Pertamina bersaing dengan perusahaan-perusahaan migas kelas dunia," kata dia.
Politikus PKB itu menilai target Pertamina saat ini terlampau mudah. Faisol berharap Pertamina membuat aksi korporasi yang bisa meningkatkan kinerja jauh lebih baik.
Yang kita tunggu dari aksi-aksi Pertamina bukan urusan kartu kredit, tapi kita menunggu aksi-aksi korporasi berskala global.
"KPI Pertamina hari ini terlampau ringan dan mudah dipenuhi. Komisi VI jutstru ingin Pertamina membuat roadmap yang bisa dijadikan acuan business planning mereka ke depan," ucapnya.
Sebelumnya, Perusahaan pelat merah bidang energi, PT Pertamina (Persero) akan menghapus fasilitas kartu kredit bagi dewan direksi, komisaris, hingga manajer perusahaan, Ahok mengatakan bahwa keputusan ini sudah disetujui oleh semua pihak dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) dan tidak ada yang menolak usulan tersebut mulai dari dewan direksi hingga komisaris.
“Secara lisan, para dewan komisaris dan dewan direksi tidak ada yang keberatan di RUPS atau menolak usulan penghapusan kartu kredit korporasi,” kata Ahok dalam keterangannya yang dikutip, Rabu, 16 Juni 2021.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu, bahkan menyebut bahwa Menteri BUMN Erick Thohir sudah menyetujui rencana penghapusan kartu kredit korporasi ini.
“Itu teknik operasional. Prinsipnya Pak Menteri setuju, tetapi karena dalam RUPS diwakili surat kuasa, tidak spesifik bicara setuju,” kata Ahok.
- Baca Juga: Jalan Gelap Pertamina, Kegusaran Ahok dan Perintah Jokowi
- Baca Juga: Pertamina Dorong UMKM Naik Kelas Gunakan LPG Nonsubsidi
Hingga saat ini, Ahok belum menjelaskan apakah kebijakan ini sudah dibuat aturan internalnya atau belum. Meski begitu, Ahok mengarahkan sejak RUPS Pertamina dirinya telah melarang fasilitas kartu kredit. []
