Jakarta – Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, menandatangani dua perintah eksekutif pada hari Senin, 8 Maret 2021, untuk menciptakan Dewan Kebijakan Gender dan meninjau perubahan kebijakan serangan seksual di kampus yang diberlakukan pemerintahan Presiden Donald Trump. Biden ingin memastikan agar para mahasiswa mendapat pendidikan yang bebas dari kekerasan seksual.
Dalam pernyataan Gedung Putih, Biden mengatakan, "Meningkatkan status perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia adalah hal yang tepat -- ini soal keadilan, kesetaraan, dan kepatutan, dan ini akan menciptakan dunia yang lebih baik, lebih aman dan lebih sejahtera bagi semua."
Biden menandatangani kedua perintah eksekutif itu bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional pada 8 Maret 2021.
Ilustrasi: Seorang mahasiswa Universitas Negeri Dakota Utara (NDSU) yang mengenakan masker pelindung berjalan melewati gedung Teknik Selatan di kampus saat wabah COVID-19 berlanjut di Fargo, Dakota Utara, AS, 25 Oktober 2020 (Foto: voaindonesia.com - REUTERS/Bing Guan)Menurut seorang pejabat pemerintah, tujuan perintah itu adalah "memulihkan posisi AS sebagai pelopor kesetaraan gender."
Perintah pertama akan membentuk Dewan Kebijakan Gender di Gedung Putih. Perintah itu juga akan menghidupkan lagi Dewan Perempuan dan Anak-anak, kantor yang dibentuk semasa pemerintahan Obama dan dibubarkan semasa pemerintahan Trump.
Perintah kedua akan menghapus kebijakan mengenai serangan dan pelecehan seksual di kampus yang dikeluarkan tahun lalu oleh Menteri Pendidikan AS, Betsy DeVos. Pemerintahan Biden mengatakan tujuannya adalah untuk memastikan agar para mahasiswa mendapat pendidikan yang bebas dari kekerasan seksual (vm/jm)/voaindonesia.com. []
