Jayapura - Komisi IX DPR Republik Indonesia menilai masalah kesehatan dan ketenaga kerja di Papua sangat kompleks. Secara teknis, kinerja pemerintah Papua di lapangan terkait dua aspek itu sangat berbeda dengan provinsi lain di Indonesia.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan, permasalahan yang dihadapi di Papua adalah menyangkut keikutsertaan masyarakat dalam program BPJS Kesehatan. Penyebabnya, belum semua penduduk mendapat akses langsung lantaran tidak memiliki e-KTP.
Mudah-mudahan ke depan ada kebijakan yang lebih demokratis untuk Papua sesuai dengan kearifan lokal yang ada di sini.
"Mitra kerja kami di Papua ada kesehatan, tenaga kerja, BPJS Kesehatan, BPJS tenaga kerja, BKKBN, Balai POM dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Papua terkendala soal itu,” kata Melkiades kepada wartawan usai rapat bersama pemerintah setempat dan mitra kerjanya di Jayapura, Jumat 28 Februari 2020.
“Sementara untuk menjadi peserta BPJS setiap penduduk diharuskan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)," tambahya.
Menyikapi hal itu, Komisi IX DPR RI akan membahas persoalan ini ke tingkat pusat bersama BPJS, agar kesehatan dan ketenagakerjaan di Papua medapat penanganan dengan pola tersediri. Terlebih, warga Papua sebanyak mungkin nantinya bisa diakomodir dalam program tersebut.
Emanuel menyebut, ketenagakerjaan di Papua juga menjadi masalah serius. Di satu sisi, banyak masyarakat yang butuh diperdayakan melalui berbagai program.
"Kami punya bahan yang cukup komprehensif terkait dengan bagaimana pelaksanaan kesehatan dan ketenagakerjaan di Papua. Kami bisa bantu melalui berbagai kebijakan Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan dan lainnya," ujarnya.
Khusus untuk persiapan PON XX, Komisi IX akan memberikan perhatian khusus untuk memenuhi berbagai kebutuhan, mulai dari aspek kesehatan hingga peralatan serta sumber daya manusia (SDM).
Ini dimaksud untuk mendukung suksesnya pesta olahraga empat tahunan melalui mitranya di Bumi Cenderawasih.
Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen mengakui jika permasalahan yang disampaikan Komisi IX DPR RI, juga menjadi aspirasi Pemerintah Papua selama ini.
"Semuanya memang belum bisa terakomodir. Tapi kami akan membuat satu catatan atau laporan untuk disampaikan ke Komisi IX agar nantinya masalah kesehatan dan ketenagakerjaan di Papua bisa diperjuangkan," kata Hery.
Terkait syarat layanan BPJS, kata dia, memang menjadi kendala di Papua selama ini. Mengingat masih banyak masyarakat Papua khususnya yang tinggal di pedalaman belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), apalagi e-KTP.
Sementara, persyaratan warga untuk mendapatkan layanan kesehatan dan mendapat pelatihan kerja tak lain harus memiliki NIK.
"Mudah-mudahan ke depan ada kebijakan yang lebih demokratis untuk Papua sesuai dengan kearifan lokal yang ada di Papua," harapnya. []
