Medan - Peristiwa kerusuhan yang ditengarai karena pemotongan dana bantuan langsung tunai atau BLT di Desa Mompang Julu, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara merupakan kesalahan dari pemerintah daerah khususnya aparatur desa.
Thomas Dachi, anggota DPRD Sumatera Utara, mengatakan itu kepada Tagar ditemui di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Kota Medan pada Rabu, 1 Juli 2020.
"Pemda harusnya melakukan pengawasan terhadap pendistribusian dana bantuan langsung tunai yang wajib diterima warga. Sebagai pemimpin pemerintahan tertinggi di desa, Kepala Desa Mompang Julu, Hendri Hasibuan harusnya tidak sembarangan memotong hak warga. Apalagi, dalam situasi pandemi. Jadi, ini salah pemda. Paling salah lagi kepala desa. Kok bisa dia motong uang yang harusnya untuk warganya. Wajar warga marah," kata Thomas.
Politikus Partai Gerindra tersebut juga mengingatkan kepada seluruh pemerintah daerah di Sumatera Utara agar memetik pelajaran dari kericuhan di Kabupaten Madina. Berharap pemerintah atau petugas terkait melakukan pengawalan saat penyaluran bantuan dilakukan.
"Ini pelajaran bagi pemerintah daerah lain di Sumut. Pemda atau pihak berwenang juga harusnya lebih ketat mengawasi. Jadi tidak ada yang berani memotong hak masyarakat," tuturnya.
Pemerintah harus cepat pulihkan situasi
Anggota DPRD Sumut lainnya, Parsaulian Tambunan meminta pemerintah langsung berkodinasi dengan penegak hukum untuk memulihkan situasi. Agar peristiwa serupa tidak terjadi.
"Pemerintah harus cepat pulihkan situasi. Pemda harus berkoordinasi dengan aparat keamanan, agar terus berjaga-jaga di lokasi kericuhan," kata politikus Nasdem ini.
Sebelumnya, warga Desa Mompang Julu, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Madina memblokir jalan pada Senin, 29 Juni 2020. Mereka protes atas pemotongan dana BLT.
Setelah lama melakukan demonstrasi, tidak ada satu petugas pemerintah desa hadir menemui mereka hingga akhirnya warga melakukan pembakaran kendaraan yang berada di dekat lokasi.
Dalang Kerusuhan
Buntut aksi blokir jalan hingga menimbulkan kerusuhan, Kepolisian Resor Madina tengah melakukan penyelidikan terhadap dalang kerusuhan.
Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja.(Foto: Tagar/Reza Pahlevi)
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Tatan Dirsan Atmaja mengatakan itu, Senin kemarin di Medan.
Tatan mengatakan, untuk warga yang diamankan sampai saat ini belum ada, namun kepolisian setempat dalam hal ini Polres Madina masih melakukan penyelidikan.
Terkait tuntutan warga soal dugaan kecurangan Bantuan langsung Tunai (BLT), Tatan menegaskan pihak kepolisian juga akan melakukan penyelidikan.
Dalam aksi warga itu, sedikitnya enam polisi dari Polres Madina mengalami luka saat bersiaga mengamankan aksi warga tersebut, yakni AKP J Hutajulu mengalami luka robek pada tulang kering kaki kanan.
Kemudian Aipda AB Siagian mengalami luka memar di kaki akibat lemparan batu, Bripda WA Putra terkilir bahu kiri, Bripka AR Kurniawan alami luka robek pada kelopak mata sebelah kiri, Briptu M Arif dan Bripka H Sitorus mengalami luka memar di bagian kepala.[]
