TAGAR.id, Paris, Prancis - Presiden Prancis, Emmanuel Macron, berhati-hati dalam mengumumkan bahwa kekerasan telah sepenuhnya berlalu. Macron juga mengajukan gagasan untuk mendenda orang tua dari anak di bawah umur yang melakukan kerusuhan.
Dalam pertemuan dengan lebih dari 300-an wali kota di Prancis, Presiden Macron janjikan akan memberi "jawaban mendasar" untuk merefleksikan kekerasan yang telah melanda negara tersebut selama hampir satu minggu.
Aksi protes meletus di hampir seluruh negeri setelah penembakan dari jarak dekat yang dilakukan polisi terhadap seorang remaja berlatar belakang migran dalam sebuah kontrol lalu lintas di jalanan di Nanterre, Prancis.
Nahel, 17 tahun, tewas dalam insiden itu di dalam mobil yang dikemudikannya. Polisi berusia 38 tahun yang dituduh melakukan penembakan telah ditahan dan didakwa dengan pasal pembunuhan.
Beberapa aksi protes berubah menjadi kerusuhan, dengan para demonstran menyerang gedung-gedung pemerintah termasuk balai kota, sekolah, dan kantor wali kota. Dalam satu insiden yang dikecam secara luas, para perusuh menabrakkan mobil yang terbakar ke rumah wali kota di pinggiran Kota Paris, melukai istri dan salah satu anaknya.
Kekerasan telah mereda secara signifikan selama dua malam terakhir. Kementerian Dalam Negeri Prancis mengatakan pada hari Selasa (04/07) bahwa ada 72 orang yang ditangkap dalam semalam, jumlah yang relatif rendah jika dibandingkan dengan lebih dari 1.300 orang pada dua malam sebelumnya.
Berbicara di hadapan sekitar 302 wali kota dari kota-kota yang terkena dampak kerusuhan, Macron menyebutkan adanya penurunan yang signifikan dalam kekerasan. "Apakah ini merupakan kembalinya ketenangan secara permanen? Saya akan berhati-hati, tetapi puncak (insiden) yang telah kita lihat di hari-hari sebelumnya telah berlalu," katanya.
Malam sebelumnya, presiden Prancis itu bertemu dengan para petugas polisi untuk berterima kasih mengatasi kerusuhan. Dalam pertemuan tersebut, ia menyarankan sanksi denda bagi orang tua dari anak-anak yang tertangkap melakukan tindakan vandalisme atau perampokan.
"Dengan kejahatan pertama, kita perlu menemukan cara untuk memberikan sanksi kepada keluarga secara finansial dan mudah," kata Macron, menurut surat kabar "Parisien".
Para pengunjuk rasa membawa papan bertuliskan "Keadilan untuk Nahel" dalam sebuah pawai di Nanterre, Prancis (Foto: dw.com/id - Michel Euler/AP Photo/picture alliance)
Mempertimbangkan pelarangan media sosial?
Lebih dari 1.200 dari hampir 4.000 orang yang ditangkap sejak hari Jumat, 30 Juni 2023, lalu adalah anak di bawah umur. Ini menurut Kementerian Kehakiman Prancis. Selain menyerang gedung-gedung pemerintah, para perusuh juga menargetkan polisi, transportasi umum dan kendaraan pribadi, serta menyulut api.
Presiden Macron bertekad untuk "mencapai solusi yang sangat nyata" untuk mengatasi perpecahan negara selama musim panas. Kantor berita Prancis AFP mengutip seorang pejabat di kantor kepresidenan yang mengatakan bahwa Macron berharap untuk "memulai pekerjaan jangka panjang yang melelahkan namun diperlukan untuk memahami alasan yang lebih dalam yang menyebabkan kejadian-kejadian ini."
Namun, presiden dilaporkan mengatakan bahwa pertemuan tersebut gagal menemukan "kebulatan suara," karena para pejabat sayap kanan dan kiri saling menyalahkan.
Beberapa media juga mengutip Macron yang mengatakan bahwa ia sedang mempertimbangkan pelarangan media sosial. "Dan jika keadaan menjadi tidak terkendali, kita mungkin harus menempatkan diri pada posisi untuk mengatur [jejaring sosial] atau menutupnya. Hal itu seharusnya tidak dilakukan di tengah-tengah situasi yang panas, dan saya senang kita tidak perlu melakukan hal itu," demikian diberitakan BMF TV dengan mengutip pernyataan Macron.
Presiden Prancis telah menyalahkan jejaring sosial karena membantu memicu kerusuhan dalam pidatonya pada hari Jumat lalu. Dia juga berjanji dalam pertemuan hari Selasa, 4 Juli 2023, untuk memperkenalkan undang-undang darurat yang diharapkan dapat memfasilitasi pembangunan kembali infrastruktur dan bangunan yang rusak atau hancur akibat kerusuhan terakhir. Undang-undang ini bertujuan untuk memangkas birokrasi rekonstruksi.
Warga memenuhi jalanan di Nanterre, Prancis, untuk mengenang kematian Nahel yang berusia 17 tahun (Foto: dw.com/id - Ibrahim Ezza/NurPhoto/IMAGO)Donasi untuk keluarga polisi terus bertambah
Sementara itu, donasi untuk keluarga polisi yang diduga bertanggung jawab atas pembunuhan Nahel terus meningkat secara signifikan dibandingkan dengan donasi untuk keluarga korban.
Pada hari Selasa, 4 Juli 2023, dana yang dikumpulkan oleh Jean Messiha, seorang tokoh media sayap kanan kelahiran Mesir dan sudah menjadi warga negara Prancis telah mencapai 1,4 juta euro (setara dengan Rp 23.128.756.000). Sementara dana untuk keluarga Nahel saat ini mencapai sekitar 352.000 euro (setara dengan Rp 5.815.230.080).
Para politisi sayap kiri mengecam penggalangan dana itu. Menurut mereka, sungguh memalukan, kelompok sayap kanan justru membela polisi Prancis, dengan mengatakan bahwa mereka adalah target kekerasan sehari-hari di daerah pinggiran kota, di mana sebagian besar penduduknya berlatar belakang imigran.
Sebuah video dari insiden yang menjadi viral menunjukkan polisi menghentikan mobil yang dikendarai Nahel untuk memeriksa SIM. Seorang petugas kemudian menembak Nahel dari jarak dekat, ketika mobilnya bergerak maju.
Selain dakwaan pembunuhan, pelaku penembakan juga didakwa telah membuat pernyataan palsu. Dia awalnya mengklaim bahwa dia terpaksa melepaskan tembakan ketika Nahel mencoba menabraknya. [ap/hp (AFP, Parisien, BMF TV)]/dw.com/id. []