Kemiskinan Naik di Kabupaten Bogor Akibat Pandemi, Dewannya 'Plesiran' ke Bali

Bupati Bogor, Ade Yasin dalam statement persnya tanggal 14 November 2021 bahwa kemiskinan di Kabupaten Bogor meningkat di tahun 2021 ini.
Gedung DPRD Kabupaten Bogor. (Foto: Tagar/Susilo Utomo)

Jakarta - Berdasarkan data yang di rilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor yang diumumkan langsung oleh Bupati Bogor, Ade Yasin dalam statement persnya tanggal 14 November 2021 bahwa kemiskinan di Kabupaten Bogor meningkat di tahun 2021 ini.

“Tahun 2021 diperkirakan kemiskinan sebesar 7,99%, dari sebelumnya 7,69%. pada tahun 2019 ke 2020 terjadi kenaikan kemiskinan sebesar 1,03%. Akan tetapi di tahun 2021 artinya dari tahun 2020 ke 2021 kenaikannya berhasil ditahan agar tidak terlalu dalam yakni sebesar 0,30%," kata Ade Yasin, Selasa, 8 Maret 2022.


Saya belum tahu ada anggota DPRD Kabupaten Bogor yang ke Bali karena seharusnya ada nota dinas kunjungan kerja yang harus saya acc sedangkan hingga hari ini saya belum menerima itu.


Pengangguran di Kabupaten Bogor pun masih cukup besar, walaupun mengalami penurunan dalam angka statistik tapi jika di tilik dari jumlahnya masih mengkhawatirkan yaitu sekitar 12,22% atau sekitar 340.604 orang di Kabupaten Bogor belum memiliki pekerjaan tetap.

Ditengah kegamangan masyarakat setelah dihantam pandemi, naiknya bahan pokok jelang bulan suci ramadhan, kelangkaan minyak goreng dan juga belum redanya sebaran omricon, wakil rakyat Kabupaten Bogor dari Komisi I DPRD “plesiran” ke Bali.

“Betul sejak kemarin komisi I di Bali dan kemungkinan besok pulang, untuk pertanyaan lainnya silahkan menghubungi ketua Komisi I ya," ujar pendamping Komisi I dari Setwan DPRD, Nemin, Selasa, 8 Maret 2022.

Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto ketika dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa, 8 Maret 2022, menyatakan bahwa dirinya belum tahu ada anggota DPRD yang berangkat ke Bali karena jika itu adalah kunjungan kerja seyogyanya mekanisme penyerapan anggarannya ditempuh terlebih dahulu.

“Saya belum tahu ada anggota DPRD Kabupaten Bogor yang ke Bali karena seharusnya ada nota dinas kunjungan kerja yang harus saya acc sedangkan hingga hari ini saya belum menerima itu, jika sudah ada nota dinas baru selanjutnya akan dibuatkan surat disposisi untuk mengeluarkan anggarannya," ucap politisi Partai Gerindra ini.

Hingga berita ini dirilis, ketua Komisi I DRPR Kabupaten Bogor, Usep Supratman belum menjawab pertanyaan pewarta. [

(Susilo Utomo)

Berita terkait
Ketua DPRD Kutai Kartanegara Apresiasi Keberanian Jokowi Pindahakan IKN
Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) terus mendapatkan respon positif dari berbagai kalangan.
Ketua DPRD DKI Jakarta Diperiksa KPK Soal Formula E
Semua akan disampaikan terkait berbagai proses penganggaran ajang balap mobil listrik internasional.
Terima Audiensi DPRD Pacitan, Gus Halim: Perpres 104/2021 Untuk Pulihkan Ekonomi Warga Desa Pasca Pandemi
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar menegaskan Peraturan Presiden (Pepres) 104/2021 yang salah satunya mengatur fokus penggunaan dana desa.
0
Ini Alasan Mengapa Pemekaran Provinsi Papua Harus Dilakukan
Mantan Kapolri ini menyebut pemekaran wilayah sebenarnya bukan hal baru di Indonesia.