Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga melanjutkan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan. Yakni Provinsi Kalimantan, Papua, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Jalan perbatasan merupakan infrastruktur yang bernilai strategis bagi NKRI dengan fungsi sebagai pertahanan dan keamanan negara dan mendukung pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Pembangunan jalan perbatasan sesuai dengan program Pemerintah Presiden Joko Widodo untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Yaitu dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan serta membuka daerah terpencil yang terisolir, mengurangi biaya kemahalan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Jaringan jalan perbatasan merupakan infrastruktur yang bernilai strategis bagi NKRI dengan fungsi sebagai pertahanan dan keamanan negara dan mendukung pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dikutip dari Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR.
Di Provinsi Kalimantan, Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Marga secara bertahap terus membangun jalan paralel perbatasan Indonesia-Malaysia sepanjang 1.910,11 kilometer. Diantaranya jalur yang berada di tiga provinsi yakni Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) sepanjang 811,32 kilometer, Kalimantan Timur (Kaltim) sepanjang 412,59 Kilometer, dan Kalimantan Utara (Kaltara) sepanjang 770,25 kilometer.
Pembangunan jalan di salah satu kawasan perbatasan negara Republik Indonesia (Foto:Tagar/Dok.Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR)Tahun 2020, peningkatan jaringan jalan perbatasan di Kalimantan dilaksanakan sepanjang 548,49 kilometer. Meliputi beberapa paket pekerjaan diantaranya rekonstruksi jalan, pelebaran, rehabilitasi, pemeliharaan rutin, dan penggantian jembatan.
"Pembangunan jalan perbatasan di Kalimantan saya kira hampir tembus semua tinggal di Kalimantan Utara yang belum tembus ada 84 Km. Di Kalimantan Timur sudah tembus semua sepanjang 412,59 Km dan Kalimantan Barat tembus semua 811,32 Km. Mudah-mudahan 2 tahun kedepan ini dapat tembus semua dari Kalimantan Barat, Kalimantan Utara sampai Kalimantan Timur," jelas Basuki.
Untuk jalan perbatasan di NTT atau provinsi yang berbatasan dengan Timor Leste telah tembus seluruhnya sepanjang 179,99 Km. Ruas jalan perbatasan ini dikenal dengan istilah Sabuk Merah Sektor Timur dari Kabupaten Belu hingga Kabupaten Malaka.
Dari 179,99 kilometer tersebut yang sudah tertangani (aspal) hingga ditahun 2019 sepanjang 145,17 kilometer. Sedangkan di tahun 2020 direncanakan jalan yang sudah aspal akan bertambah dan sedang dikerjakan menjadi sepanjang 164,57 kilometer, sehingga sisanya akan dituntaskan pada tahun 2021 mendatang.
Di Papua, pembangunan jalan perbatasan antara Negara Indonesia-Papua Nugini sepanjang 1.098,24 kilometer juga terus dilaksanakan secara bertahap oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Papua, Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR. Hingga akhir 2019 telah tembus sepanjang 919,16 kilometer. Pada tahun anggara 2020, dilaksanakan tujuh paket pekerjaan sepanjang 3 kilometer dengan anggaran sebesar Rp 35 miliar.
Kehadiran jalan perbatasan dan akses perbatasan tersebut diharapkan akan membuka keterisolasian wilayah yang sangat membantu masyarakat di kawasan perbatasan. Dimana barang kebutuhan pokok akan dapat diperoleh dengan lebih mudah dan murah, sehingga akan mengurangi kesenjangan antarwilayah. Dengan meningkatnya konektivitas masyarakat akan terbentuk jalur-jalur logistik baru yang mendukung tumbuhnya embrio pusat-pusat pertumbuhan. []
Baca juga:
- Wasev TMMD Pastikan Pembangunan Jalan di Pandeglang Selesai
- Pagu Anggaran Kementerian PUPR Terealisasi 59,5 Persen
- Kementerian PUPR Kembangkan Inovasi Berbasis Teknologi
