Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR Dito Ganinduto menyambut baik rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membentuk Kementerian Investasi. Menurutnya, kementerian baru yang bakal dibentuk Pemerintah, harus bisa memangkas jalur birokrasi di Indonesia.
Dia berherap, Kementerian Investasi menjamin kepastian birokrasi dalam menanam modal menjadi lebih mudah, cepat, sehingga biaya investasi menjadi murah.
"(Birokrasi) ini sulit dan masih menjadi ganjalan untuk menanamkan modal di Indonesia," kata Dito kepada Tagar, Jumat, 16 Agustus 2019.
"Jadi pemangkasan birokrasi itu akan membuat Indonesia menjadi negara yang ramah investasi. Harus ditekankan untuk mempermudah ya," tuturnya.
Dito mengatakan, pihaknya mendukung rencana yang dilontarkan Jokowi untuk meningkatkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi Kementerian Investasi.
Langkah tersebut dinilai dapat mempermudah akses dan akan menjadi nilai positif kedepannya, lantaran kementerian itu akan menjadi lembaga yang menangani penuh persoalan investasi.
"Menurut saya ini sangat tepat. Ini praktis tidak memiliki banyak kewenangan terkait persoalan investasi," kata Dito.
"Berbagai hal seperti perizinan, pelaksanaan pengawasan, dan mengoordinasikan antar pemangku kepentingan, yang jelas jabatan harus diisi orang-orang yang tepat," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Jokowi menyebut akan membuat pos kementerian baru pada kabinet periode kedua, yaitu Kementerian Investasi dan Kementerian Ekspor RI. Hal tersebut diungkapkan Presiden saat menggelar silaturahmi dengan pemimpin redaksi media massa nasional di Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Agustus 2019.
Jokowi mengatakan, dua kementerian baru akan mampu memaksimalkan kerja pemerintahan yang dipimpinnya bersama Ma'ruf Amin.
"Iya, ada kementerian baru, yakni Kementerian Investasi dan Kementerian Ekspor RI," katanya.
Baca juga: