Kementerian ATR Susun RKA 2022 sebagai Transformasi Digital

Kementerian ATR/BPN menyusn RKL tahun 2021 sebagai tranformasi digital yang membuat anggran, kegiatan fasilitas dan lain sebagainya.
Rapat Penyusunan RKA-K/L Kementerian ATR/BPN Tahun 2022. (Foto: Tagar/Kementerian ATR/BPN)

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) sebagai tahun transformasi digital.

Kegiatan ini merupakan tindaklanjut dari Surat Bersama Direktorat Jenderal (Ditjen) Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sekretaris Jenderal (Sekjen), Himawan Arief Sugoto mengatakan bahwa tahun 2022 nanti merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Kementerian ATR/BPN tahun 2020-2024 dan hal ini juga sesuai dengan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2022, yakni Reformasi Birokrasi dan Pemulihan Ekonomi

“Untuk itu, rancangan program kegiatan Kementerian ATR/BPN, yang dijabarkan secara tematik, tahun 2022 merupakan tahun transformasi digital,” kata Himawan Arief Sugoto, saat membuka Penyusunan RKA-K/L Kementerian ATR/BPN Tahun 2022, Jumat, 16 Juli 2021. 


Terkait Reforma Agraria, ini merupakan major project untuk mendukung pengembangan wilayah dalam mengurangi kesenjangan kepemilikan tanah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

 

RKA-K/L merupakan bentuk pelaksanaan dari Peraturan Menteri (Permen) ATR/Kepala BPN Nomor 27 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian ATR/BPN. 

Sekjen juga mengatakan bahwa dalam RKA-K/L Tahun 2022 nantinya harus termuat anggaran mengenai kegiatan fasilitasi percepatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Menurut Sekjen, anggaran tersebut terdapat di Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi maupun Kantor Pertanahan (Kantah).

Selain itu, pada aspek pertanahan, Sekjen meminta agar tiap-tiap provinsi memiliki peta dasar pertanahan. Ia juga meminta percepatan pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL. 

“Terkait Reforma Agraria, ini merupakan major project untuk mendukung pengembangan wilayah dalam mengurangi kesenjangan kepemilikan tanah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini perlu didukung melalui ketersediaan anggaran khususnya dalam program pemberdayaan masyarakat,” ujar Sekjen.

Program Strategis Nasional merupakan program yang terus didukung oleh Kementerian ATR/BPN. Dari aspek anggaran, Sekjen mengingatkan saat ini pemerintah sedang menggagas program food estate untuk ketahanan pangan serta membangun kawasan strategis nasional, terutama pembangunan smelter. 

“Pengadaan tanahnya terus berjalan dan progres secara nasional sangat bagus sekali dan tahun 2022 tentunya akan sangat banyak lagi karena major project tersebut merupakan salah satu program untuk pemulihan ekonomi,” ucap Sekjen.

Lebih lanjut, Indonesia dan berbagai negara di dunia saat ini sedang menghadapi pandemi. Sesuai kondisi tersebut, anggaran Kementerian ATR/BPN akan terkena refocusing untuk penanganan pandemi Covid-19 dan oleh karena itu, Sekjen berpesan agar tiap-tiap satuan kerja menyusun anggaran dengan sebaik mungkin agar dapat dilaksanakan secara optimal.

Plh. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama sekaligus Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Agust Yulian mengatakan bahwa kegiatan refocusing anggaran harus didahulukan karena ini ditunggu oleh Kementerian Keuangan. 

“Kemudian untuk tahun 2022 nanti, kemungkinan suasana pandemi masih terasa dan untuk itu, refocusing merupakan hal yang harus kita terima dan ini bukan sesuatu yang mengagetkan. Kita perlu lakukan mitigasi, misalnya untuk tahun depan kita harus menyisir sumber-sumber untuk refocusing,” kata Agust Yulian.

Penyusunan RKA-K/L ini dilaksanakan secara daring, yang diikuti oleh Para Kepala Biro, Para Kepala Pusat, Para Sekretaris Direktorat Jenderal, Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), Para Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil BPN Provinsi serta Para Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan se-Indonesia.  []

Berita terkait
Kementerian ATR: Reformasi Birokrasi Tanggung Jawab Bersama
Kementerian ATR/BPN menjelaskan bahwa reformasi birokrasi adalah tangung jawab seluruh jajaran mulai dari staf terbawah hingga pucuk pimpinan.
Kementerian ATR/BPN Perbarui Aplikasi Komputerisasi Bertahap
Kementerian ATR/BPN melakukan sosialisasi pembaruan aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) kepada jajaran kantor wilayah dan pertahanan.
Kementerian ATR/BPN Raih WTP Delapan Kali Berturut-turut
Kementerian ATR/BPN kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Laporan Keuangan 2020.
0
Elon Musk Sebut Pabrik Mobil Baru Tesla Rugi Miliaran Dolar
Pabrik mobil baru Tesla di Texas dan Berlin alami "kerugian miliaran dolar" di saat dua pabrik kesulitan untuk meningkatkan jumlah produksi