Pemalang – Menteri Sosial (Mensos) Juliari P. Batubara salurkan bantuan sosial sembako kepada 15 lembaga Islam dan pondok pesantren serta anak-anak di Lembaga Kesejahteraan Anak (LKSA) di Pemalang.
Bantuan ini merupakan bentuk langkah nyata pemerintah melalui Kementerian Sosial memastikan rakyat terdampak pandemi mendapatkan bantuan. Mudah-mudahan bantuan ini meringankan beban dan membantu mengurangi pengeluaran selama pandemi,
Juliari pun salurkan sebanyak 10.000 lembar masker dan 600 botol handsanitizer di Kabupaten Pemalang. Selain itu, dirinya juga berikan bantuan sebesar Rp 15 juta kepada 30 anak di LKSA. Secara keseluruhan, total bantuan yang disalurkan yakni mencapai lebih dari Rp 3,8 miliar.
Mensos pun mengatakan melalui sambutannya bahwa disalurkannya bantuan ini merupakan intruksi dari Presiden Joko Widodo, untuk memastikan tidak adanya masyarakat yang kelaparan karena adanya pandemi.
"Bantuan ini merupakan bentuk langkah nyata pemerintah melalui Kementerian Sosial memastikan rakyat terdampak pandemi mendapatkan bantuan. Mudah-mudahan bantuan ini meringankan beban dan membantu mengurangi pengeluaran selama pandemi," ucap Mensos Juliari saat berikan sambutan kepada perwakilan penerima bantuan di Pemalang pada Jumat 20 November 2020.
Juliari hari ini lakukan kunjungan ke berbagai kalangan masyarakt di Pemalang, Purbalingga, dan Purwokerto. Pada kunjungan ini Mensos saksikan pencairan Bantuan sosial Tunai (BST), Program Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), juga bertemu dan berikan arahan kepada para pendamping PKH.
Mensos Juliari juga meminta agar bantuan yang telah diterima dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, khususnya guna melengkapi kebutuhan mendesak di masa pandemi ini.
"Gunakan bantuan sebaik-baiknya. Jangan untuk membeli rokok," ujar Juliari
Dirinya juga mengatakan prinsip yang dimiliki pemerintah sejalan dengan konstitusi yakni guna melindungi masyarakat.
"Tugas kita ini apakah eksekutif, legislatif, di pusat atau di daerah adalah untuk memastikan memenuhi kepentingan masyarakat," ujarnya.
Jangankan di saat normal, apalagi pada saat pandemi seperti sekarang. "Karena kita menganut ajaran negara kesejahteraan, bukan negara kapitalis," ucapnya.
Mensos pun meminta masyarakat untuk tidak ragu, di karenakan aparat pemerintah, anggota DPR dan pendamping merupakan pelayan masyarakat.
"Pejabat publik apakah Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Anggota DPR dan juga pendamping, merupakan pelayan masyarakat. Bukan masyarakat yang melayani kita. Jadi kita berjuang untuk masyarakat," katanya.
Mensos pun sampaikan bahwa penyaluran bansos bukanlah hal yang mudah sebab setelah Kemensos mengalokasikan kuota bantuan, ternyata daerah tak bisa menyerap.
“Ini semua tergantung dari keaktifan kepala daerah dalam berkomunikasi dengan Kemensos," ujar Juliari P. Batubara. []
Baca juga:
- Mensos: Lapor Petugas Bukan Medsos Bila Belum Dapat Bantuan
- Kemensos Salurkan 3.490 paket Bansos kepada Isteri TNI
