UNTUK INDONESIA

Kemensos akan Lakukan Pemutakhiran DTKS pada 2021

Kemensos lakukan Pemutakhiran DTKS Pada 2021 guna Penyegaran KPM.
Juliari P. Batubara, Kementerian Sosial RI saat Video Conference. (Foto: Tagar/Kemensos)

Jakarta - Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus berikan perhatian yang besar kepada orang miskin. Melalui bantuan sosial yang disalurkan Kementerian Sosial (Kemensos), pemerintah menginginkan adanya peningkatkan kesejahteraan bagi keluarga miskin maupun rentan miskin.

Tahun depan akan ada pemutakhiran DTKS. Akan banyak stok keluarga yang kita bantu, jadi gak ada alasan itu-itu saja yang kita bantu,

Sejauh ini, ada beberapa bansos yang disalurkan Kemensos antara lain, Program Sembako yang dahulu bernama Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi yang terdampak penyebaran virus corona (Covid-19).

Namun, Menteri Sosial (Mensos) Juliari P. Batubara menginginkan adanya pembaruan data penerima manfaat. Ia melihat banyak daerah kabupaten/kota tidak melakukan pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sejauh ini, ada sekitar 400-an Kabupaten/Kota yang tidak memperbaharui data selama lima tahun.

Akibatnya, penerima bantuan sosial tidak mengalami perubahan dan hanya berkutat pada kelompok orang miskin yang itu-itu saja.

"Jangan pelihara keluarga itu-itu saja yang dapat bantuan. Jangan karena ada kuota," katanya saat memberi arahan melalui video conference dalam kegiatan Pertemuan Pengendalian Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Penanganan Fakir Miskin, di Denpasar, Bali, pada Senin malam, 16 November 2020.

Menurutnya, pemberian bantuan harus memenuhi prinsip keadilan. Saat ini, ada banyak orang di luar yang layak menerima bansos, namun karena persoalan pendataan mereka tidak menerima bansos.

"Kita jangan pelihara orang miskin. Kita kasih kadang itu-itu saja," ujarnya.

Untuk melakukan perbaikan data, ia mengatakan, pemerintah akan melakukan terobosan pada 2021. Data sekitar 15 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang saat ini telah menerima Program Sembako akan diperiksa ulang.

"Saya minta pada Dirjen-Dirjen agar dilihat lagi data penerima BPNT. Jangan sampai yang sudah terlalu lama dari zaman raskin, rastra, masih terima terus," katanya.

Kemensos juga akan mengusulkan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar daerah-daerah yang tidak melakukan pembaruan (up date) data kemiskinan mendapat pengurangan dana-dana yang sifatnya dari pusat. Menurutnya, tindakan ini bukanlah ancaman, tetapi sebaliknya untuk memberi motivasi kepada daerah.

Pendataan nasional nantinya akan mencakup 41 juta keluarga, naik 12 juta dari saat ini sebesar 29 juta keluarga.

"Tahun depan akan ada pemutakhiran DTKS. Akan banyak stok keluarga yang kita bantu, jadi gak ada alasan itu-itu saja yang kita bantu," ujarnya.

Sementara itu, Dirjen Penanganan Fakir Miskin (PFM) Asep Sasa Purnama menambahkan, rencana perbaikan data pada 2021 harus dianggap sebagai momentum berharga bagi daerah.

"Maka manfaatkan ini menjadi momentum untuk meng-up date data. Kalau sudah tidak miskin, harusnya kemiskinan sudah bisa dieliminir," katanya.

Saat ini, penerima manfaat mendapat bantuan sebesar Rp 200.000 setiap bulan. Menurut Asep, bantuan yang diberikan kepada orang miskin sangat berharga. Dengan uang sebesar itu, mereka bisa beli beras untuk kecukupan pangan selama satu bulan.

"Mereka juga bisa beli telur untuk membantu pengurangan stunting," katanya. []

Baca juga:

Berita terkait
Kemensos Kucurkan 87,44 % Anggaran Perlindungan Sosial
Kementerian Sosial (Kemensos) telah merealisasikan program Perlindungan Sosial yang menjadi bagian Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2020.
Kemensos Salurkan Bantuan Keserasian Sosial & Kearifan Lokal
Kementerian Sosial salurkan bantuan Program Keserasian Sosial dan Kearifan Lokal kepada Kabupaten Kuningan.
Kemensos Salurkan BST kepada 1,4 Juta KPM di Jawa Tengah
Kemensos beri Bantuan Sosial Tunai kepada 1,4 juta Keluarga Penerima Manfaat di Jawa Tengah.
0
Kemensos akan Lakukan Pemutakhiran DTKS pada 2021
Kemensos lakukan Pemutakhiran DTKS Pada 2021 guna Penyegaran KPM.