Jakarta - Asisten Deputi (Asdep) Pengembangan Wilayah Kemenko Marves Djoko Hartoyo mengatakan, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Nganjuk telah mengajukan beberapa permohonan pembangunan infrastruktur yang diusulkan menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Padat Karya.
Menindaklanjuti hal itu, diselenggarakanlah acara yang mencakup dua agenda di dalamnya, yaitu asistensi mekanisme perizinan kawasan hutan di Kabupaten Nganjuk dan Provinsi Sumatera Barat, yang dilanjutkan dengan diskusi dan penyiapan kelengkapan dokumen.
Pak Menko selalu menyampaikan bahwa penting melalukan pengecekan lapangan atas usulan yang disampaikan, dan kami sudah melakukannya.
Asdep Djoko Hartoyo menjelaskan bahwa ada beberapa usulan yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Usulan-usulan itu, mencakup pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan irigasi dan normalisasi sungai, pengembangan kawasan food estate, pengadaan kapal antarpulau dan kawasan ekonomi khusus, dan lainnya.
Selain itu, Kabupaten Nganjuk juga mengajukan beberapa usulan pembangunan infrastruktur, di antaranya pembangunan Pasar Kertosono, pembangunan pedestrian, rekonstruksi ruas jalan 010 Ngrami-Gondangkulon, pelebaran Jembatan Ngangkatan, dan sebagainya.
Sementara saat membuka acara, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Ayodhia G. L. Kalake mengatakan, sangat mengapresiasi permintaan Pemprov Sumatera Barat dan Pemkab Nganjuk dan ia pun menjelaskan bahwa sebelumnya Kemenko Marves telah melakukan kunjungan lapangan terhadap dua wilayah tersebut.
“Sebelumnya, saya ingin mengucapkan apresiasi saya kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Nganjuk karena selama ini cepat merespons dan menyelesaikan dokumen untuk pengajuan program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional),” tuturnya di Jakarta pada Senin, 16 Februari 2021.
Dalam acara ini juga hadir enam orang narasumber, yaitu Direktur Irigasi dan Rawa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), Kepala Subdirektorat Pemanfaatan Kawasan Strategis Kementerian Linkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Toni Anwar, Kepala Subdirektorat Perencanaan Teknis Direktorat Sungai dan Pantai Kemen PUPR Leo Eliasta Sembiring.
Selanjutnya ada Kepala Sie Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan Wilayah I Kemen LHK Arif Pratisto, Kepala Subdirektorat Keterpaduan Perencanaan dan Sistem Jaringan Kemen PUPR Pantja Dharma Oetojo, serta Sub Koordinator Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan Kemen PUPR David E. Pasaribu.
- Baca juga : Kompolnas Dukung Kapolri Segera Terapkan Tilang Elektronik
- Baca juga : Konsultan BUMN Mengajar Program Kejar Paket Gratis Bojongsari Depok
Keenam narasumber ini berperan membantu dan memberikan asistensi terhadap persyaratan yang dibutuhkan dalam rencana pembangunan infrastruktur di Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Nganjuk.
“Pak Menko selalu menyampaikan bahwa penting melalukan pengecekan lapangan atas usulan yang disampaikan, dan kami sudah melakukannya. Oleh karena itu, sebagai kementerian koordinator, kami akan mencoba mengawal usulan-usulan ini hingga selesai,” ungkap Asdep Djoko Hartoyo. []
