Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyelenggarakan kegiatan “Launching Modul Digital Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020” melalui Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).
Menyikapi pelaksanaan pendalaman tugas DPRD maka harus ada terobosan metode baru agar lebih efektif dan efisien.
Launching Modul Digital ini dilakukan virtual diikuti 127 peserta yang berasal dari Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, BPSDM Provinsi, Perguruan Tinggi, Pejabat Fungsional Pengawas Pemerintahan, Pejabat Fungsional Widyaiswara, Pejabat Pelaksana di Sekretariat DPRD dan Perguruan Tinggi.
Plh. Kepala BPSDM Kemendagri Dr. Hamdani dalam sambutannya menekankan pentingnya perubahan dalam metode atau cara pembelajaran di Era Revolusi Industri 4.0 dan di masa Pandemi Covid-19.
“Menyikapi pelaksanaan pendalaman tugas DPRD maka harus ada terobosan metode baru agar lebih efektif dan efisien. Mengingat dunia saat ini sedang memasuki tahapan Revolusi Industri 4.0 organisasi pemerintahan maupun swasta mengalami VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity dan Ambiguity),” kata hamdani, Selasa, 8 Desember 2020.
“Yang intinya adalah perkembangan dunia semakin cepat, rumit dan kompleks di mana harus disiasati dengan cara kerja yang juga cepat, efektivitas/efisiensi pekerjaan dan penggunaan teknologi informasi,” tambahnya.
Hamdani juga menegaskan, BPSDM Kemendagri telah mengambil langkah cepat dan sigap menghadapi perkembangan dan tantangan zaman. Dengan lebih memanfaatkan penggunaan ruang digital dalam melakukan proses pembelajaran pengembangan kompetensi bagi aparatur pemerintahan dalam negeri, dengan mengembangkan model pembelajaran secara online sepenuhnya atau campuran antara online dan tatap muka langsung.
Pembuatan Modul Digital ini, merupakan hasil kerja sama BPSDM Kemendagri bersama Konrad Adenaur Stiftung (KAS) Kantor Perwakilan Indonesia dan Timor Leste.
Modul digital ini terdiri atas 4 jenis modul, yakni Perencanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah, Penyusunan Peraturan Daerah, Pembahasan Peraturan Daerah, dan Penetapan dan Pengundangan Peraturan Daerah. Serta, modul tersebut dapat dikemas dalam bentuk narasi dan modul digital.
Baca juga:
- Kemendagri Teken Nota Kesepahaman Lindungi Pekerja Migran
- Kemendagri: Spirit Pilkada, Semua Jadi Agen Lawan Covid-19
Kemendagri berharap, pembuatan Modul Digital ini dapat membuat proses kegiatan belajar mengajar menjadi lebih mudah, cepat, efektif, efisien dan mobile. Para pihak dapat melakukan proses belajar mengajar di manapun dan kapanpun.
Sementara tenaga pengajar dapat memanfaatkan ruang digital yang ada, dan peserta cukup membuka konten digital yang telah dibuat oleh narasumber melalui ruang digital yang dibuat oleh tenaga pengajar. Sehingga nantinya dapat memberikan kontribusi positif/signifikan terkait pengetahuan, sikap dan keterampilan para anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.[]
