Malang – Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Jawa Timur (Aptisi Jatim) Suko Wiyono meminta pemerintah juga memperhatikan kondisi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dan jangan dianaktirikan. Selama ini, perhatian pemerintah pusat yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI dikatakannya masih lebih condong kepada Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
Dia mengatakan bahwa selama ini memang sudah ada beasiswa bidik misi maupun prestasi dari pemerintah. Akan tetapi, porsi untuk PTS lebih kecil dibandingkan PTN dalam hal tersebut.
Kalau pemerintah mengabaikan PTS. Anggapannya rusak negara itu.
”Kami tidak menyalahkan (PTS dianaktirikan) dan PTN memang milik pemerintah. Tapi, mereka lupa. Sebanyak 70 persen kader bangsa itu (mahasiswa) ada di PTS,” ujar dia kepada Tagar usai kegiatan Serah Terima dan Penandatanganan Bantuan Sosial Untuk Mahasiswa Rantau di Balai Kota Malang, Jumat, 17 Juli 2020.
Dia menjelaskan bahwa pemerintah lupa bahwa jumlah kader bangsa atau mahasiswa paling banyak berada di PTS dibandingkan PTN. Sehingga, kata dia, bukan tidak mungkin ke depannya masyarakat juga akan melupakan PTS jikalau pemerintah selalu menganaktirikannya.
Baca juga:
- APTISI Jatim Minta Pemerintah Tak Anak Tirikan PTS
- Komisi X Minta Kemendikbud Bantu PTS Meneliti Corona
- 25 PTS di Sumatera Utara Bakal Kena Sanksi LLDikti
Artinya stigma sebagian besar masyarakat PTN lebih berkualitas dibandingkan PTS akan terus tertanam. Dengan begitu, bukan tidak mungkin pula peminat untuk menempuh pendidikan di PTS juga akan berkurang.
”Kalau pemerintah mengabaikan PTS. Anggapannya rusak negara itu. Soalnya PTS sudah (dianggap) enggak berkualitas,” tutur profesor yang juga Rektor Universitas Wisnuwardhana Malang ini.
Maka dari itu, jika PTS sudah dianggap tidak berkulitas. Dengan begitu pula bisa dikatakan negara sudah tidak berkualitas. Dikarenakan kader bangsa yang selama ini juga dari PTS dianggap tidak berkualitas.
”Kami memang tidak menyalahkan dan PTN memang milik pemerintah. Tapi jangan lupa bahwa PTS juga berisi kader bangsa yang juga merupakan untuk kebutuhan negara ini,” kata dia.
Oleh karena itulah, Suko berharap perhatian pemerintah terhadap perguruan tinggi tidak lagi pilah-pilih. Artinya tidak perlu ada berapa PTS ataupun PTN yang perlu di beri perhatian.
”Janganlah pilah-pilah. Semuanya sama-sama kader bangsa,” tuturnya.
Senada disampaikan Rektor Universitas Islam Malang Bisri Samsuri dengan mencontohkan sebagaimana kondisi di Kota Malang. Dia menyebutkan mahasiswa dari luar Malang merupakan bagian dari investasi, terutama untuk Pemerintah Kota Malang.
Dia menyampaikan dengan adanya mahasiswa luar daerah yang kuliah di Kota Malang. Perputaran ekonomi, terutama bagi masyarakat, di kota pendidikan ini dikatakannya sangat terbantu dengan keberadaan mereka tersebut.
”Pemerintah memang tidak langsung menangani mahasiswa. Tapi, perputaran ekonomi di sini (Kota Malang) luar biasa. Kalau rata-rata satu bulan membawa tiga juta, dengan keberadaan mahasiswa sebanyak 200 ribu. Sudah berapa uang yang berputar,” ucapnya.
”Makanya, kalau jumlah mahasiswa berkurang. Perputaran ekonominya bisa sangat kering sekali,” kata dia.
Maka dari itu, adanya bantuan dari Pemerintah Kota Malang kepada mahasiwa rantau di Malang dikatakannya bisa diapresiasi. Hal itu menurutnya merupakan salah satu contoh sebuah simbiosis mutualisme antara Pemerintah dan Perguruan Tinggi.
Sebagaiman diketahui, Pemerintah Kota Malang memberikan bantuan kepada 1.020 mahasiswa di Malang. Masing-masing dari mereka diketahui mendapatkan bantuan uang sebesar Rp 200 ribu.
”Kepedulian seperti ini perlu kita ajungkan jempol. Inilah simbiosis mutualisme. Pentahelix itu ada disini dengan adanya sinergi dalam hal-hal lain,” ucapnya.[](PEN)
