Jakarta - Dibandingkan membuat perencanaan pemindahan ibu kota Negara Indonesia, menurut Anggota DPR dari daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Selatan (kalsel) Habib Aboe Bakar Alhabsyi, Pemerintah seharusnya lebih fokus pada kesejahteraan rakyat, .
Anggota DPR dari Fraksi PKS ini mengungkapkan, masih banyak tugas Pemerintah terkait berbagai aspek.
Pindah ibu kota juga memerlukan anggaran yang besar.
"Mungkin pemerintah perlu lebih rasional memikirkan nasib rakyat, yaitu dengan lebih fokus menangani persoalan kesejahteraan," kata Habib kepada Tagar, Kamis, 8 Agustus 2019.
Ia mengatakan, pemindahan ibu kota bukan hal mudah. Selain itu, menurutnya, keputusan Presiden untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan membutuhkan banyak biaya.
"Pindah ibu kota juga memerlukan anggaran yang besar, setidaknya menurut perhitungan Bappenas memerlukan Rp 466 triliun,"ujarnya.
Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memindahkan lokasi ibu kota baru Negara Republik Indonesia ke Pulau Kalimantan memunculkan banyak anggapan. Namun, hal ini memang tak dapat diwujudkan dengan waktu singkat.
"Memang ada nilai plus maupun minusnya, tentunya ini harus dipertimbangkan dengan matang. Jangan sampai kebijakan besar ini dipikirkan dengan serampangan, yang mengakibatkan lahirnya kebijakan setengah matang," ucapnya.
Anggota Komisi III DPR ini mengatakan, masih banyak yang perlu diutamakan Pemerintah seperti mengurangi pengangguran, memberikan jaminan ketersediaan pangan, menstabilkan harga pangan yang terjangkau ataupun memberikan jaminan kesehatan yang baik bagi masyarakat.
Hingga saat ini, belum dipastikan ibu kota akan dipindahkan di provinsi mana. Namun, Jokowi setidaknya menyebut 3 daerah yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. []
Baca juga:
