Jakarta - Pernyataan Presiden Joko Widodo untuk memindahkan lokasi ibu kota baru Negara Republik Indonesia ke Pulau Kalimantan mendapatkan banyak respons, terutama dari masyarakat di Kalimantan.
Pernyataan presiden ini, berdasarkan sejumlah kajian yang masih terus berjalan. Presiden mengakui bahwa pembahasan mengenai calon ibu kota baru telah mengerucut kepada sejumlah provinsi di pulau tersebut.
Hingga saat ini, belum dipastikan ibu kota akan dipindahkan di provinsi mana. Namun, Presiden Jokowi setidaknya menyebut tiga daerah yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.
Hal ini juga dinyatakan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro di Kantor Presiden pada Selasa 6 Agustus 2019 lalu.
Kepala Bappenas menyatakan, persiapan pemindahan ibu kota ke Kalimantan akan dimulai pada tahun 2020 mendatang.
Pernah Disampaikan Semaun
Namun, hal ini ditanggapi berbeda oleh anggota DPR dari daerah pemilihan Kalimantan Selatan (Kalsel) Habib Aboe Bakar Alhabsyi.
Menurut Habib, pemindahan ibu kota tidak mudah, meski telah direncanakan sejak lama.
"Pemindahan ibu kota bukanlah ide sederhana, jadi harus dipikirkan secara matang. Sebenarnya ini bukan ide baru, saya pernah membaca usulan pemindahan ibu kota juga pernah disampaikan Semaun (tokoh PKI)," kata Habib kepada Tagar, Kamis 8 Agustus 2019.
Anggota Komisi III DPR ini mengatakan, negara akan mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk pemindahan ibu kota ke Kalimantan.
"Pindah ibu kota juga memerlukan anggaran yang besar, setidaknya menurut perhitungan Bappenas memerlukan Rp 466 triliun. Tentunya angka tersebut akan sulit dicapai di tengah persoalan ekonomi yang serba sulit," jelasnya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini mengungkapkan bahwa pemerintah harus mengutamakan berbagai hal sebelum mengurus perpindahan ibu kota.
"Misalkan saja BPJS tekor Rp 28 triliun, sedangkan APBN defisit Rp 127 triliun. Tentunya kita tidak ingin menambah lagi utang, karena angkanya saat ini telah mencapai Rp 4.034 triliun," tuturnya.
Ketua DPP PKS wilayah Kalimantan ini mengimbau, agar pemerintah dapat mempertimbangkan hal ini dengan berbagai kemungkinan yang dapat terjadi.[]
Baca juga:
- Presiden Jokowi Sebut 3 Provinsi Calon Ibu Kota Negara
- Gerindra Sindir Sumber Dana Pindah Ibu Kota Rp 446 Triliun
