Kekuatan Politik Presiden Jokowi Terbesar Kedua Setelah Soeharto

Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti menilai Presiden Jokowi memiliki kekuatan politik kedua terbesar setelah Soeharto.
Pengamat politik Ray Rangkuti menilai Presiden Jokowi memiliki kekuatan politik kedua terbesar setelah eks Presiden Soeharto. (foto: Makassar.tribunnews.com).

Jakarta - Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti menilai, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi Presiden RI kedua yang memiliki kekuatan politik terbesar, layaknya mantan Presiden Soeharto.

Keunggulan lain, di zaman media sosial ini presiden memiliki pendukung yang sangat militan menjaganya. Belakangan dijuluki buzzer atau influencer, hingga merebak kabar mereka mendapat suntikan dana pemerintah.

Ini presiden ke-2 yang paling kuat secara politik dengan didukung partai politik, militansi dan relawan yang banyak, ditambah buzzer influencer.

Ray Rangkuti lantas menjelaskan sebab utama Presiden Jokowi dinilai kuat. Faktor utamanya, mayoritas partai politik besar berada dalam koalisi pemerintahan di periode keduanya ini.

Baca juga: FPI Tiga Kali Menggertak Klaim Rizieq Shihab Bakal Pulang

"Menurut saya Presiden Jokowi adalah presiden dengan kekuatan terbesar dan juga dukungan terbesar secara politik kedua setelah Pak Harto dalam sejarah republik. Jadi, semua sekarang di tangan dia, partai-partai di tangan dia, pendukungnya relatif banyak yang militan," kata Ray saat menjadi pembicara di kanal YouTube Tagar TV, dilihat Kamis, 15 Oktober 2020.

Oleh sebab itu, Ray menyarankan Presiden Jokowi beserta jajarannya jangan terlalu alergi ataupun paranoid dengan diksi 'revolusi' yang diembuskan kubu oposisi. 

Sebab, revolusi tidak bisa dibuat hanya dalam hitungan sehari dua hari saja. Dalam catatannya, di beberapa negara pun untuk mencapai suatu revolusi membutuhkan waktu puluhan tahun.

"Revolusi Iran, revolusi Tiongkok, Rusia, semuanya puluhan tahun terjadinya revolusi itu. Jadi, pada 2024 kita sudah Pilpres, cari presiden baru lagi. Jadi revolusi belum berkembang kita sudah pemilu lagi kira-kira gitu," ujarnya.

Baca juga: Anggap Rizieq Shihab Kabur, Istana: Akan Diproses Hukum

Ray pun meyakini, sejauh ini belum ada kekuatan besar yang mampu menggoyang kekuasaan Presiden Jokowi hingga tahun 2024. Namun, ia mengingatkan, hanya keretakan internal yang membuat presiden dua periode tersebut bisa 'lengser'.

"Kecuali di antara mereka sendiri retak di antara partai-partai pendukung presiden. Ini presiden ke-2 yang paling kuat secara politik dengan didukung partai politik, militansi dan relawan yang banyak, ditambah buzzer influencer," ucapnya.

Kehadiran Rizieq Shihab bersama FPI juga Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang digalang Din Syamsuddin dan Gatot Nurmantyo harus dijadikan tantangan dalam negera demokrasi ini. Ray tidak menginginkan keberadaan oposisi ditanggapi sebagai ancaman berlebih.

Mengenai adanya gelombang demonstrasi menolak keberadaan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja pun, kata Ray, semestinya pemerintah sudah dapat memprediksi sejak awal reaksi protes dari masyarakat. Sebab, UU sapu jagat itu dikebut secepat kilat di tengah hantaman badai Covid-19 yang melanda Indonesia.

"Apalagi ditambah dengan prosesnya yang sedikit banyak dipertanyakan orang karena naskahnya berubah-ubah. Jadi Jangan buru-buru melihat orang lain seperti ancaman," kata Ray Rangkuti. []

Berita terkait
FPI Tiga Kali Menggertak Klaim Rizieq Shihab Bakal Pulang
Pendiri Lingkar Madani Ray Rangkuti mencatat sudah tiga kali Front Pembela Islam (FPI) mengklaim kepulangan Habib Rizieq Shihab tak terlaksana.
Inikah Cara FPI Rilis Kabar Palsu Habib Rizieq Pulang?
Klaim dicabutnya pencekalan oleh Pemerintah Arab Saudi terhadap Rizieq Shihab, dibantah tegas Kedutaan Indonesia dari tanah suci.
Rizieq Shihab Pulang Pimpin Revolusi, Istana: Makar
Istana menyebut pengggaungan Rizieq Shihab akan pulang dan memimpin revolusi adalah upaya makar.
0
Video Jokowi 'Menghadap' Megawati Sangat Tidak Elok Dipertontonkan
Tontonan video Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang sedang bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, sangat tidak elok.