Karena Omnibus Law, Arief Poyuono Kritik Airlangga

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono meminta Menteri Perekonomian Airlangga Hartanto dan DPR tidak membahas omnibus law.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono. (Foto: indonesiaraya.co.id)

Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono meminta pemerintah fokus pada pencegahan dan penanganan Covid-19 di Indonesia. Dalam hal ini dia juga mengkritik Menteri Perekonomian Airlangga Hartanto bersama DPR, agar tidak membahas omnibus law untuk sementara waktu.

"Menko Perekonomian disaat-saat ini sebaiknya jangan memaksakan DPR RI untuk melanjutkan pembahasan RUU omnibus law yang sudah tidak akan relevan diterapkan dengan adanya Covid 19 yang sudah menyebar di seluruh dunia dan berdampak pada krisis ekonomi global," ucap Arief dalam keterangan tertulis yang diterima Tagar, Selasa, 7 April 2020.

Baca juga: KSPI Ancam DPR Jika Bahas Omnibus Law saat Masa Corona

Kerahkan Menperin untuk industri APD, serta mendorong usaha jamu tradisional yang juga terbukti produknya mampu mencegah Covid-19.

Masih berkaitan dengan penanganan virus corona, Arief meminta Menko Perekonomian Airlangga Hartarto untuk memerintahkan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengerahkan industri-industri dalam negeri yang bisa memproduksi alat pelindung diri (APD) dan obat-obatan agar Indonesia mandiri terhadap krisis ekonomi global.

"Kerahkan Menperin untuk industri APD, serta mendorong usaha jamu tradisional yang juga terbukti produknya mampu mencegah Covid-19," ujarnya.

Baca juga: Usul Gerindra, Buruh Jegal Pembahasan Omnibus Law

Sebelumnya, pihak Istana menjelaskan di tengah pandemi Covid-19, pemerintah fokus menyelesaikan penanganan virus corona. Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono mengatakan pemerintah untuk sementara menunda pembahasan lainnya.

Sebelum virus corona melanda dan menyebar tanah air, pemerintah sedang mengejar penyelesaian pembahasan omnibus law. Namun, Dini menuturkan, pembahasan untuk sementara difokuskan satu arah kepada penanganan Covid-19.

"Pada saat ini jelas prioritas pemerintah adalah pada penanganan pandemi Covid-19," kata Dini saat dihubungi Tagar, Kamis, 2 April 2020. []

Berita terkait
Prioritaskan Corona, Pembahasan Omnibus Law Tertunda
Pemerintah saat ini fokus penyelesaian penanganan pandemi corona, untuk sementara pembahasan lain termasuk RUU Omnibus Law terpaksa ditunda.
DPR Ngotot Buka Sidang, RUU Omnibus Law Dikebut?
Anggota DPR ngotot membuka Masa Sidang Ketiga Tahun Sidang 2019-2020 pekan depan. Ngebut menyelesaikan RUU Omnibus Law?
LBH Minta Pemerintah dan DPR Fokus Corona Stop Omnibus Law
LBH Jakarta mendesak DPR dan pemerintah untuk menghentikan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan fokus menangani Covid-19.
0
Surya Paloh Sebut Nasdem Tidak Membajak Ganjar Pranowo
Bagi Nasdem, calon pemimpin tak harus dari internal partai. Ganjar Pranowo kader PDIP itu baik, harus didukung. Tidak ada membajak. Surya Paloh.