Makassar - Kapolda Sulsel menyesalkan peristiwa pengeroyokan dan salah tangkap oknum kepolisian terhadap dosen salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, saat demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja di depan kantor DPRD Sulsel, Kamis 8 Oktober lalu.
Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Ibrahim Tompo menuturkan, atas terjadinya insiden itu pihaknya akan mendalami kasus tersebut.
Sudah sesuai prosedur, dengan didahului imbauan melalui sound system.
"Hal ini baru diketahui infonya dan kami prihatin dengan insiden tersebut," ucap Kabid Humas Polda Sulsel kepada Tagar, Senin 12 Oktober 2020.
Kombes Ibrahim Tompo menerangkan, Unras yang berujung pada tindakan anarkis tersebut berlangsung dari sore hingga malam hari. Karena sudah malam dan demo tak unjung usai, sehingga pihak keamanan melakukan pembubaran massa sesuai prosedur.
"Sudah sesuai prosedur, dengan didahului imbauan melalui sound system. Kemudian dilakukan tahap penyemprotan melalui water canon dan tembakan gas air mata. Namun, tetap kami imbau warga dan massa untuk membubarkan diri dan meninggalkan lokasi," ungkapnya.
Dari kondisi ini kata Kabid Humas, jika warga bijaksana, pasti bisa menilai situasi yang terjadi dan sudah pasti akan meninggalkan tempat. Setelah prosedur tersebut dilakukan, massa aksi tidak membubarkan diri, justru terus melempari petugas kepolisian.
"Dengan situasi dan kondisi yang chaos serta prosedur yang sudah dilaksanakan oleh petugas, maka patut dan wajar jika keberadaan orang-orang yang masih berada di tempat untuk dicurigai sebagai pelaku kerusuhan. Karena tidak mematuhi imbau petugas melalui sound system untuk membubarkan diri, dan melawan perintah petugas," jelasnya.
Menurut dia, sesuai kewenangan yang ada di dalam KUHAP, memperbolehkan bagi petugas kepolisian untuk memeriksa, memberhentikan dan mengamankan seseorang yang dicurigai di lokasi bentrokan.
"Terkait dengan kondisi tersebut, maka ada beberapa orang yang diamankan termasuk yang bersangkutan," ujarnya.
Namun demikian, pihak kepolisian akan melakukan pemeriksaan dan pendalaman terkait prosedur yang dilaksanakan oleh petugas di lapangan.
"Kita akan menyampaikan fakta yang tepat untuk itu, kita akan memberikan jawabannya setelah pemeriksaan dan pendalamannya selesai dan lengkap," kata Ibrahim. []
