Makassar - Dua pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto-Fatmawati (ADAMA) dan Munafri Arifuddin-Rahman Bando terpaut sekitar 20 persen berdasarkan hasil riset survei elektabilitas Celebes Riset Center (CRC).
Pasangan ADAMA saat ini berdasarkan hasil survei CRC memperoleh dukungan elektabilitas sebesar 40,4 persen dari 1000 responden yang diambil sampelnya sejak 24 September hingga 5 Oktober 2020 dengan margin of error tiga persen.
Ini artinya masyarakat Makassar tidak prakmatis. Karena diangka 60,4 persen menolak money politik, tapi sekitar 28,7 persen.
Kemudian, disusul oleh pasangan APPI-Rahman yang memperoleh hasil survei sebesar 23,5 persen, lalu pasangan Syamsu Rizal Daeng Ical-dr. Fadli Ananda (Dilan) hanya memperoleh elektabilitas sebesar 14 persen dan terakhir pasangan Irman Yasin Limpo-Andi Zunnun (IMUN) sebesar 6,5 persen.
"Pada hasil survei ini ada sekitar 15,6 persen responden yang menjawab tidak tau atau tidak jawab yang akan direbut masing-masing pasangan calon," kata Manajer Riset CRC, Muhammad Nur Hidayat, Senin 11 Oktober 2020.
Elektabilitas pasangan calon dipengaruhi faktor kinerja dan pengalaman kandidat yang sebesar 43,7 persen dan visi-misi dan program kandidat sebesar 25,6 persen.
"Tapi stabilitas dukungan dari pilihan pasangan calon ke pasangan calon lainnya dapat dipengaruhi jika ada calon yang menawarkan visi-misi dan program yang lebih baik yang sebesar 51,4 persen. Namun, sangat kecil kemungkinan akan pengalihan pilihan, dimana kami mencatat ada 74,9 persen. Kalau merubah sekitar 24,3 persen," ungkapnya.
Namun, pada survei kali ini kata Hidayat pihaknya juga mensurvei isu kondisi dan sosial masyarakat Kota Makassar secara umum. Sementara dari hasi survei ini angka penolakan terhadap money politik juga cukup tinggi berada diangka 60,4 persen.
Hasil ini cukup baik kata Hidayat bahwa masyarakat Kota Makassar semakin bijak dan cerdas dalam menentukan pilihan.
"Ini artinya masyarakat Makassar tidak prakmatis. Karena diangka 60,4 persen menolak money politik, tapi sekitar 28,7 persen. Namun, ini hal yang positif dalam proses pendidikan politik khususnya untuk warga Kota Makassar kedepannya," katanya. []
