Kapal China di Laut Indonesia, DPR Minta Mahfud MD - Prabowo Tegas

Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta minta Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Pertahanan Prabowo tegas tanggapi kapal China yang masuk ke Indonesia.
Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri (BPPLN DPP PKS), Sukamta. (Foto: Dokumen Sukamta)

Jakarta - Badan Keamanan Laut (Bakamla) dilaporkan telah mencegat kapal survei milik China di perairan Selat Sunda pada Rabu (13 Januari 2021) malam. Pencegatan bermula adanya laporan keberadaan kapal mencurigakan yang berlayar di wilayah tersebut.

Menanggapi hal ini, anggota Komisi I DPR RI, Sukamta mengaku geram atas lemahnya sistem keamanan laut Indonesia. Dia juga meminta ketegasan dari Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Kapal China ini juga diketahui mematikan Automatic Identification System (AIS) sebanyak 3 kali saat masuk wilayah Indonesia

"Untung ada banyak kapal yang sedang terlibat pencarian korban jatuhnya pesawat SJ-182, sehingga ada yang melihat pergerakan kapal survei China dan melaporkan ke Bakamla. Kapal China ini juga diketahui mematikan Automatic Identification System (AIS) sebanyak 3 kali saat masuk wilayah Indonesia," kata Sukamta kepada Tagar, Jumat, 15 Januari 2021.

Dia mengatakan, persoalan seperti ini kerap terjadi, termasuk ditemukannya penyusupan seaglider asing oleh nelayan. Katanya, hal itu menunjukkan pemerintah tidak serius menjaga kedaulatan wilayah Indonesia.

"Ini kan mencurigakan. Semestinya pemerintah bertindak tegas terhadap pihak manapun yang main selundup ke wilayah Indonesia. Jangan hanya digiring dan diawasi, jika perlu ambil langkah seperti Bu Susi Pudjiastuti terhadap kapal nelayan asing yang masuk ke wilayah Indonesia, tenggelamkan!" ujarnya.

Lantas, Lantas, Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto segera mengambil tindakan yang tegas dan terukur terhadap pelanggaran yang dilakukan kapal survei China yang mematikan sistem lacak otomatisnya tersebut.

"Dalih pihak kapal survei China menggunakan Hak Lintas Alur Kepulauan sesuai dengan UNCLOS jangan serta merta diterima. Pihak Bakamla mestinya mencegat dan menahan pihak kapal, untuk diinterogasi. Bisa saja saat mereka mematikan sistem lacak otomatisnya mereka melakukan kegiatan mata-mata atau tindak kejahatan lainnya seperti penyelundupan narkoba ke wilayah Indonesia. Jadi aneh kalau kapal yang jelas melanggar tidak ditahan," kata dia.

Anggota DPR asal Yogyakarta ini berharap pemerintah segera membenahi sistem keamanan laut Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia seharusnya memiliki armada laut terkuat di dunia.

"Cita-citanya harus seperti itu, punya kekuatan dan teknologi yang tangguh untuk menjaga kedaulatan laut kita. Kalau masih lemah seperti saat ini akan mudah disusupi bahkan dieksploitasi sumber daya laut kita oleh pihak asing. Saya berharap pembenahan soal ini jadi prioritas pemerintah," ucap Sukamta.[]

Berita terkait
Menhan Prabowo Angkat Bicara Terkait Penemuan Drone Laut
Menhan Prabowo Subianto angkat bicara atas penemuan drone bawah laut di perairan Pulau Selayar, Sulawesi Selatan oleh nelayan.
Syekh Ali Jaber Wafat, Mahfud Md: Kita Kehilangan Tokoh Penyejuk
Rasa berduka wafatnya ulama Syekh Ali Jaber turut dirasakan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md.
DPR Minta Usut Sedikitnya Nakes yang Registrasi Vaksin Covid-19
Pemerintah harus mengusut penyebab minimnya tenaga kesehatan yang melakukan registrasi untuk penerimaan vaksinasi Covid-19.
0
LaNyalla Minta Pemerintah Serius Berantas Pungli
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah serius memberantas pungutan liar (pungli). Simak ulasannya berikut ini.