Bandung - Saat membuka acara Workshop Percepatan Pencapaian Keterwakilan Perempuan 30% melalui Affirmative Action, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengeluh keterwakilan perempuan di parlemen masih kurang.
“Di DPRD Jawa Barat baru 20%, dan kabupaten atau kota hanya 19%. Padahal seharusnya bisa 30% di semua tingkatan parlemen,” keluh dia, di Bandung, Rabu, 11 Maret 2020.
Kang Uu, sapaan dari Uu Ruzhanul Ulum pun mengakui rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen karena beberapa faktor salah satunya sepak terjang perempuan di dunia politik masih banyak hambatan mulai dari psikologi keluarga hingga dukungan partai. “Kalau masuk pada wilayah politik harus siap bersaing, siap bertanding dan siap berlari dengan internal dan eksternal partai,” kata dia.
Bercermin dari realitas tersebut, Kang Uu pun mengapresiasi makin banyak perempuan yang mau terjun ke dunia politik dan tidak sedikit pula duduk di parlemen meskipun berbagai hambatan menghadang. “Masyarakat Jawa Barat adalah masyarakat yang ingin maju, termasuk kemajuan kaum perempuan,” ujar Kang Uu.
Meskipun demikian, Kang Uu tetap optimistis, keterwakilan perempuan di parlemen akan semakin meningkat seiring kesadaran dan banyak perempuan berlatar belakang pendidikan tinggi yang terjun ke dunia politik. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sangat mendukung hal tersebut dengan memiliki banyak program pemberdayaan perempuan.
“Salah satunya adalah Sekoper Cinta (Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita- Cita) yang telah lama berjalan. Dalam Sekoper Cinta, perempuan diberikan pendidikan sesuai keilmuan dan keyakinan masing-masing,” terang dia.
Selain itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pun memiliki Dekranasda dan PKK. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sudah banyak mengalokasikan anggaran sampai miliar rupiah untuk kegiatan PKK dari provinsi dan kabupaten kota.
“Dan juga dalam bidang ekonomi diberikan Kredit Mesra, salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap ekonomi perempuan,” jelas Kang Uu.
Meski begitu, Kang Uu tetap mengingatkan perempuan yang sudah berkiprah di parlemen agar tidak lupa tugas utamanya adalah mengurus rumah tangga, taat pada suami (selama tidak melanggar syariat agama Islam),
“Ketaatan terhadap suami itu hukumnya wajib. Tolong jangan ada pergeseran nilai dalam kepribadiannya. Jangan sampai mengutamakan jabatan mengabaikan keluarga,” pinta Kang Uu.
Sementara itu, Ketua DPP Kaukus Perempuan Politik Indonesia Dwi Septiawati Jafar berharap pada 2024 keterwakilan perempuan di parlemen bisa mencapai 30%. Sehingga workshop Percepatan Pencapaian Keterwakilan Perempuan 30% melalui Affirmative Action dapat membantu memberi pemahaman bahwa perempuan pun mempunyai peran sangat penting dalam pembangunan sebagai tiang negara.
Workshop dihadiri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Bintang Puspa Yoga, Deputi Bidang Kesehatan Gender Kementerian PPPA RI Agustina Erni, Kepala Dinas DP3AKB Provinsi Jawa Barat Poppy Sophia Bakur, DPD Kaukus Perempuan Politik Indonesia Jawa Barat Ratna Ningsih, serta 19 Ketua DPD KPPI seluruh Indonesia dan 27 ketua DPC kabupaten/kota di Jawa Barat. []
