Jakarta - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengeluhkan kucuran anggaran dari APBN yakni dana transfer daerah ke Jawa Barat sangat kecil dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah ataupun Jawa Timur.
“Ada ketidakadilan dalam kucuran anggaran dari APBN ke daerah, khususnya ke Jabar. Jabar yang berpenduduk mencapai lebih kurang 50 juta jiwa memperoleh kucuran dana transfer lebih kecil dibandingkan dengan Jawa Tengah yang berpenduduk 34 juta jiwa, dan Jawa Timur 38 juta jiwa,” keluh dia dalam acara Forum Silaturahmi Tokoh Masyarakat Jawa Barat 2020 di Jakarta, Rabu, 12 Februari 2020.
Ia pun membandingkan dana transfer ke kabupaten dan kota tahun 2020 untuk Jawa Barat hanya Rp 48,3 triliun. Sedangkan dana transfer untuk Jawa Tengah mencapai Rp 48,8 triliun dan Jawa Timur Rp 54,4 triliun
“Ini karena jumlah kabupaten atau kota di Jabar lebih sedikit hanya 27. Jika dibandingkan dengan Jateng 35, dan Jatim 38 kabupaten dan kota. Hal ini berpengaruh pada besar-kecilnya dana transfer ke daerah,” jelas Kang Emil sapaan akrab Ridwan Kamil.
Belum lagi soal dana desa terang Kang Emil, saat ini jumlah desa di Jawa Barat juga lebih sedikit hanya 5.312 dengan jumlah dana desa hanya Rp 5,9 triliun. Sedangkan Jawa Tengah memiliki 7.809 desa dan mendapatkan dana desa mencapai Rp8,2 triliun, Jawa Timur yang memiliki 7.724 desa diberikan dana desa sampai 7,6 triliun.
Jumlah dana desa tersebut tentunya berpengaruh terhadap pemanfaatan. Lihat Jawa Tengah dan dan Jawa Timur yang dana desanya sudah dapat dimanfaatkan untuk pembangunan sosial ekonomi. Berbeda dengan Jawa Barat, karena dana dana desa relatif kecil akhirnya masih difokuskan hanya untuk irigasi dan infrastruktur jalan.
“Padahal jumlah penduduk Jabar ini sekitar 20% Indonesia. Ketika momentum Pilpres dan Pileg wilayah Jabar diperebutkan suaranya untuk kepentingan politik. Namun begitu pemilihan usai seakan dilupakan. Anggaran dari pusat ke Jabar itu belum mencerminkan keadilan,” tegas dia.
Oleh sebab itu, ia pun meminta Jawa Barat harus dimekarkan menjadi 40 kabupaten atau kota, dan jumlah tersebut dinilai cukup ideal. Namun demikian, sejauh ini usulan 21 daerah otonom baru (DOB) baru yang sudah memasuki prosedural final hanya 6 yaitu, Garut Selatan, Bekasi Utara, Sukabumi Utara, Cianjur Selatan, Bogor Barat, dan Indramayu Barat.
“Akibat banyak daerah otonom baru (DOB) di luar Pulau Jawa yang gagal, Jabar jadi ketiban pulung. Nyatanya DOB di Jabar itu berhasil semuanya, dari mulai Banjar sampai Pangandaran,” tambah dia.
Diakhir Kang Emil pun meminta dukungan dari DPR dan DPD dari perwakilan Jawa Barat serta tokoh-tokoh, sesepuh Jawa Barat agar anggaran dari APBN untuk percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah lebih berkeadilan.
“Meminta perhatian, komitmen, dan dukungan dari para anggota DPR dan DPD dari dapil Jabar untuk dapat memperjuangkan dukungan anggaran dari pusat ke Jabar yang proporsional memperhatikan aspek demografi dan luas wilayah,” tambah dia.
Acara Forum Silaturahmi Tokoh Masyarakat Jawa Barat 2020 di Jakarta kemarin dihadiri oleh anggota DPR dan DPD utusan dari daerah pemilihan Jabar, sejumlah bupati dan wali kota, kalangan DPRD kabupaten/ kota, sejumlah seniman, serta tokoh/sesepuh Jawa Barat.
Menanggapi keluhan dan permintaan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI perwakilan Jawa Barat Eni Sumarni mengakui pihaknya bersama dengan DPR RI Komisi II sudah menyampaikan aspirasi terkait usulan DOB di Jawa Barat kepada pemerintah pusat. Mulai dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sampai Presiden RI.
"DOB ini, DPD RI sudah sampai ke Kemendagri yang jawabnya moratorium dengan terbatasnya anggaran. Kita kemudian mendatangi Wapres dan langsung kepada Presiden, karena tidak dapat jawaban yang memuaskan dari Wapres. DPD RI maju ke Presiden, dan alhamdulillah sudah sampai aspirasi (ke Presiden) dengan Komisi II DPR RI)," kata Eni.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Defe Yusuf Macan Efendi setuju atas permintaan Gubernur Jawa Barat tersebut. Menurutnya, Jawa Barat bisa dimekarkan lagi hingga 40 kabupaten atau kota. Namun hingga kini pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium DOB, karena fakta bahwa banyak DOB di luar Jawa mekar tapi tidak berkembang. “Untuk mencabut moratorium perlu lobi tidak satu, dua, atau 91 anggota DPR asal Jabar saja tapi juga legislator yang lain,” tegas dia. []
