UNTUK INDONESIA
Kang Emil: Bentuk Provinsi Bogor Raya Tidak Relevan
Ridwan Kamil menyetujui daerah pemekaran Bogor Raya namun tidak setuju dengan pembentukan Provinsi Bogor. Ia menilai lebih penting pemekaran desa.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. (Foto: Tagar/Fitri Rachmawati).

Bandung - Wacana pemekaran Bogor Raya tidak disambut dengan baik oleh Walikota Bekasi yang lebih memilih bergabung dengan wilayah DKI Jakarta. Sebelumnya, wacana permintaan pemekaran kabupaten dan kota di Jawa Barat sempat muncul pada awal pemerintahan Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum.
 
Seperti pada tahun 2018 sempat mencuat wacana pemekaran Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, disusul Garut Selatan hingga Cianjur Selatan, serta wilayah lainnya yang ada di Jawa Barat. Namun hingga kini wacana tersebut masih mengambang karena terbentur moratorium.
 
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyetujui wacana pemekaran Bogor Raya. Pertimbangannya adalah Jawa Barat memiliki jumlah penduduk hampir 50 juta jiwa yang tinggal di 18 kabupaten dan 9 kota.

Mengatasi permasalahan administrasi, pemekaran lebih tepat untuk pemerintahan daerah tingkat dua. Kalau konteks membentuk provinsi itu tidak relevan.

“Perlu pemakaran. Idealnya Jawa Barat memiliki 40 daerah tingkat dua,” kata Ridwan Kamil saat ditemui Tagar, di Bandung, Selasa, 20 Agustus 2019.
 
Bandingkan dengan Provinsi Jawa Timur, Kang Emil, sapaannya, memandang dana alokasi umum di sana lebih besar ketimbang di Jawa Barat senilai Rp 15 triliun. Padahal, lanjutnya, dari jumlah penduduk di sana, lebih sedikit ketimbang populasi penduduk di Jawa Barat.
 
“Namun, daerah tingkat dua Jawa Timur lebih banyak karena DAU itu berbanding lurus dengan jumlah daerah bukan penduduk,” tuturnya.
 
Emil menilai harus ada satu fundamental yang diperjuangkan yaitu, keadilan fiskal. Di mana seharusnya dana alokasi umum berbanding lurus dengan jumlah penduduk yang tinggal di Jawa Barat.
 
Pemekaran Tidak Harus Ada Wilayah yang Memisahkan Diri 
 
Kendati ia menyetujui wacana pemekaran, namun Kang Emil tidak sependapat untuk membuat provinsi baru seperti Bogor Raya ataupun Kota Bekasi yang diwacanakan masuk ke DKI Jakarta.
 
“Mengatasi permasalahan administrasi, pemekaran lebih tepat untuk pemerintahan daerah tingkat dua. Kalau konteks membentuk provinsi itu tidak relevan,” kata dia.
 
Kang Emil menambahkan, mengingat pemekaran daerah otonomi baru (DOB) tingkat dua sudah lama dimoratorium Pemerintah Pusat, karena mayoritas daerah tingkat dua yang dimekarkan tidak begitu berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. 

Oleh sebab itu gubernur non-partai ini menilai formula jitunya adalah pemekaran desa. Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 
“Pemerakan desa membuat pelayanan publik efektif dan efisien. Apalagi atensi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tengah tertuju pada pembangunan desa. Rakyat pasti ingin jalan mulus, ngurus KTP cepat, mereka tidak begitu peduli apa nama daerahnya, yang penting menyentuh langsung kepada rakyat. Maka solusinya pemekaran desa," tuturnya.
 
Kang Emil sangat berharap solusi DOB menjadi pemekaran desa di Jawa Barat dapat menumbuhkan 10 ribu desa. Sehingga satu desa ia targetkan akan mendapat bantuan yang lebih besar, begitupun dengan masyarakat desa akan merasakan manfaat yang lebih besar juga. 

Beberapa hari ke belakang, isu pemekaran provinsi Bogor Raya mengapung ke permukaan. Ide ini tercetus mulanya dari perbincangan Wali Kota Bogor Bima Arya dan Bupati Bogor Ade Yasin. 

Dalam gagasan tersebut, Ade Yasin berencana mengajak 10 kota dan kabupaten untuk turut bergabung dalam provinsi anyar itu, yakni Kabupaten Bogor, Bogor Barat, Bogor Timur, Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Cianjur, Depok, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi.[]

Baca juga: Presiden Jokowi Sebut 3 Provinsi Calon Ibu Kota Negara

Berita terkait
Tanggapi Ridwan Kamil, GMKI Buat Posko Pengaduan Gereja
Perkembangan terkini permintaan Ridwan Kamil ke GMKI untuk membuat daftar gereja yang sulit mendapat izin mendirikan rumah ibadah di Jabar.
Rekam Jejak Plh Sekdanya Ridwan Kamil
Sebelum ditunjuk menjadi Plh Sekda, Daud Ahmad menjabat sebagai Asisten Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Sosial.
Jawa Barat, Provinsi Halal Pertama di Indonesia
Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta lebih banyak lagi produk yang berasal dan beredar di daerah itu bersertifikat halal.
0
Guru Teladan Dimutasi, Warga di Sidrap Boikot Sekolah
karena guru yang dianggap teladan di mutasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sidrap. orang tua murid menggelar demonstrasi.