Bandung - Hampir setahun Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil meminta Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) membuat daftar gereja yang sulit untuk mengurus perizinan rumah ibadah. Lantas, sampai sejauh mana perkembangannya?
Kordinator Wilayah III PP GMKI David Robby Marpaung mengatakan hingga saat ini pihaknya telah menerima 5 pengaduan. Dia mengaku akan terus menjaring pihak yang kesulitan terkait kendala izin pembangunan gereja di Jabar.
"Sudah ada beberapa list daftar gereja yang bermasalah mengadu ke kita. Sejauh ini baru sekitar 5 gereja, kalau bisa kita kumpulkan sebanyak-banyaknya," kata David kepada Tagar, Rabu 14 Agustus 2019.
Mulai besok bikin SK-nnya. Pengaduan juga bisa online, tapi kalau bisa datang langsung, biar kita bisa dengar langsung letak permasalahannya di mana.
Memudahkan laporan yang masuk terkait kendala izin pembangunan gereja, GMKI telah mengambil ancang-ancang untuk membuka posko dan pengaduan online. Bandung, Jabar, menjadi lokasi utama posko pengaduan tersebut.
"Kita juga akan bikin posko pengaduan pengurusan izin rumah ibadah," tuturnya.
Realisasi hadirnya posko pengaduan tersebut bakal segera dilakukan. David akan segera mengurus perizinan mendirikan posko yang diagendakan berdiri di Jalan Dago 129, Juanda, Bandung tersebut.
"Mulai besok bikin SK-nnya. Pengaduan juga bisa online, tapi kalau bisa datang langsung, biar kita bisa dengar langsung letak permasalahannya di mana," ujar dia.
Selain membuka posko, David menegaskan GMKI telah membentuk tim khusus yang nantinya akan melanjutkan laporan yang masuk langsung ke Ridwan Kamil.
Kepada Ridwan Kamil juga, GMKI berharap upaya-upayanya ini ditunjang oleh tindakan konkret Pemprov Jabar dalam melawan kelompok intoleran dan menjamin hak bagi setiap masyarakat dalam menjalankan ibadah, khususnya di Jabar.
"Pemerintah berani melawan kelompok intoleran yang berusaha mengganggu keberagaman, menjamin hak masyarakat dalam menjalankan ibadah di Jawa Barat dengan rasa aman tanpa intimidasi ," tutur David.
Selain itu, Pemprov Jabar diminta merealisasikan janji-janjinya dalam membantu pengurusan perizinan rumah ibadah yang selama ini dianggap terkendala.
"Membantu juga dalam pengurusan perizinan rumah ibadah di beberapa daerah di Provinsi Jabar yang terkendala oleh peraturan SKB 3 Mentri. Kiranya ke depan tidak ada lagi penutupan rumah ibadah yang sewenang-wenang," kata dia.
Baca juga:
