UNTUK INDONESIA
Kandidat Terkuat Calon Bupati di Pilkada Gunungkidul
Nama Kolonel Inf. Dr. Tugiman mendapat dukungan terbanyak untuk maju sebagai Calon Bupati dalam poling Pilkada di Kabupaten Gunungkidul.
Kol. Inf. Dr. Tugiman. (Foto: Tagar/Ridwan Anshori)

Gunungkidul - Nama Kolonel Inf. Dr. Tugiman mendapat dukungan terbanyak untuk maju sebagai Calon Bupati dalam poling Pilkada di Kabupaten Gunungkidul yang diadakan Forum Diskusi Demokrasi di internet. Padahal, gelaran pemilihan kepala daerah di wilayah tersebut masih akan dihelat satu tahun lagi.

Dalam polingnya, Lembaga ini menggelar poling dengan mengajukan pertanyaan, "Siapa yang menurut Anda mampu menyelesaikan permasalahan di Gunungkidul dan membawa kehidupan yang lebih baik dari masyarakat?"

Hasil sementara hingga Kamis, 22 Agustus 2019 pukul 12.00, sudah ada 141 responden yang memilih Tugiman sebagai bakal calon Bupati.

Raihan suara pria kelahiran Kedungpoh, Nglipar di poling ini, jauh mengungguli Wakil Bupati Gunungkidul dengan 41 suara. Nama lain yang termasuk dalam poling adalah Mayor Sumaryanta dengan 32 suara, Arief Setiadi, 21 suara, Suharno, 16 suara, Benyamin Sudarmadi, 15 suara, Danang Ardianta, 12 suara, dan Sudjoko, 9 suara.

Menanggapi hasil survei, Tugiman mengaku tidak terlalu ambil peduli. Menurutnya, masyarakat memiliki hak penuh untuk menentukan dan memilih pemimpin lima tahun ke depan di Gunungkidul.

Kendati begitu, ia tidak menampik jika sebagai putra daerah Tugiman memiliki keinginan untuk maju sebagai calon kepala darerah. Menurutnya, sebagai Bupati ia memiliki kesempatan untuk memberikan pengabdian lebih dalam membangun Kabupaten terluas di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu.

"Ada keinginan untuk itu (maju sebagai calon bupati), (tapi) Ya mengalir saja," kata dia kepada Tagar, Kamis 22 Agustus 2019.

Sementara itu, Ketua DPD PAN Gunungkidul Arief Setiadi yang namanya juga masuk dalam poling, menanggapinya dengan santai. Menurutnya, PAN masih menggodok nama-nama yang akan berkompetisi di Pilkada 2020 mendatang.

"Sebagai pelengkap dinamika dunia politik menjelang Pilkada Gunungkidul, poling seperti itu boleh-boleh saja," kata dia. []

Berita terkait
Pengawasan Pilkada, Bawaslu: UU Pilkada Perlu Direvisi
Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar menyebut perlunya dilakukan revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
Jabatan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020 Hanya 4 Tahun
Masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2020 maksimal hanya 4 tahun, bahkan sebagian akan ada yang 3,5 tahun saja.
KPU Sleman Ajukan Anggaran Pilkada Jadi RP 33 Miliar
KPU Sleman ajukan anggaran Rp 33 Miliar untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Sleman tahun 2020
0
Hari Antikorupsi, Kemenkeu Raih LHKPN Terbaik 2019
KPK memberikan penghargaan pada Kementerian Keuangan sebagai Instansi dengan Penerapan LHKPN Terbaik 2019 untuk kategori Eksekutif Pusat.