Jakarta - Setelah melihat hasil quick count Pemilu 2019 dari sejumlah lembaga survei, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) telah mengakui kekalahan partainya tak menembus ambang batas parlemen sebesar empat persen. 

Kendati tak berhasil lolos melenggang ke Senayan, PSI ternyata masih punya harapan di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), semisal di DPRD DKI Jakarta berhasil mengantongi suara 7,9 - 8 persen.

"Kita kan masih nunggu perhitungan di daerah. Kita optimis di level provinsi, antara lain di DKI Jakarta," ujar Ketua Umum PSI Grace Natalie kepada Tagar News, Jumat 19 April 2019.

Peluang PSI di tingkat DPRD itu pun tidak akan disia-siakan. Karena artinya PSI menurut Grace, punya kesempatan untuk melanjutkan langkah konkret, mengkritisi kinerja wakil rakyat yang tidak transparan, tanpa reward and punishmet, meski hanya di tingkat DPRD.

Apa langkah konkret PSI selanjutnya?

Digitalisasi Parlemen

Sebenarnya, PSI ingin menerapkan digitalisasi parlemen kepada legislator di Senayan, jika seandainya PSI lolos ambang batas sebesar empat persen. Sebab, PSI mengkritisi sampai dengan hari ini proses-proses di DPR sama sekali tidak transparan. "Bahkan, tidak ada mekanisme reward and punishment," ucapnya.

Berkali-kali dilabeli 'terburuk' oleh Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) misalnya, karena kehadiran 40 persen saat rapat dan  produktivitas sangat rendah, tetap saja tidak ada reward and punishment untuk wakil rakyat itu. "Bahkan 90 persen dari mereka, dicalonkan kembali oleh partainya masing-masing," terangnya.

"Nah, yang ingin PSI lakukan yang PSI gagas adalah kita ingin mendigitalisasi parlemen legislatif. Jadi, pakai infrastruktur digital agar setiap kinerja legislatif PSI," jelasnya.

Aturan yang hanya berlaku untuk legislator PSI itu, nantinya menerapkan mekanisme transparan melalui sebuah aplikasi. Mereka, harus memakai aplikasi tersebut melaporkan pekerjaan yang telah dilakukan untuk rakyat setiap harinya.

"Kemudian, masyarakat kalau ada masukan tinggal langsung atau laporan chat di aplikasi dan masyarakat yang bisa memberikan penilaian atau rating," tuturnya.

Aplikasi ini, menurutnya mirip seperti aplikasi ojek online, dimana masyarakat dapat memberikan rating untuk menilai kinerja seorang legislator. Dengan aplikasi PSI itu, misalnya konstituen masyarakat DKI Jakarta bisa melihat anggota dewan yang mewakili mereka melakukan apa lalu memberikan nilai-nilai.

"Nilai ini yang akan menjadi rapot, kalau rapotnya bagus ya tentu lanjut, tapi kalau nilainya tidak mencukupi rapotnya jelek dia akan dipecat," jelas Grace.

Jadi, sebagai display nasional PSI, bagaimana legislatif yang transparan yang memiliki mekanisme pengawasan by publik, jika lolos DPRD akan mulai diberlakukan. 

"Karena apa yang terjadi di DKI juga disorot oleh media nasional dan tidak hanya di DKI sih ini memang sebenarnya program nasional kita kalau masuk DPR RI juga itu berlaku di DPR RI berikut pula di provinsi dan kabupaten kota. Jadi, kita akan kerja, akan kita tunjukan gagasan kita dituangkan dalam bentuk nyata selama lima tahun ini," urainya.

Sosialisasi Partai dan Perbaikan Struktur

"Ya sambil kita terus perbaiki struktur, terus kita juga sambil sosialisasi karena kemarin itu waktu sosialisasinya cukup pendek ya. Jadi belum semua orang Indonesia mengenal PSI," terangnya.

Gagal ke Senayan, bukan akhir partai anak muda ini. Menurut wanita kelahiran Jakarta, 4 Juli 1982 silam, partainya akan melakukan perbaikan struktur, sembari terus melakukan sosialisasi partai yang dipimpinnya sejak 2015 lalu agar semakin banyak orang yang tahu.

"Ya sambil kita terus perbaiki struktur, terus kita juga sambil sosialisasi karena kemarin itu waktu sosialisasinya cukup pendek ya. Jadi belum semua orang Indonesia mengenal PSI," terangnya.

Gaungkan Gema Anti-korupsi dan Intoleransi

PSI juga menurutnya tak akan berubah dari garis utama perjuangannya, yakni terus ‘cerewet’ gaungkan gema anti korupsi dan anti intoleransi. "Iya dong dan kami akan terus (berjuang) tidak akan geser dari platform utama perjuangan kami yaitu anti korupsi dan anti intoleransi," ucapnya.

Bantu Kerja Jokowi Kelak Jika Terpilih

Satu hal lagi yang tak akan ditinggalkan PSI, yaitu membantu calon presiden nomor urut satu (01) Joko Widodo jika akhirnya kelang memimpin Indonesia, untuk periode berikutnya.

Caranya, dengan tidak merongrong jabatan, tapi menyukseskan apapun program kerja dari Jokowi yang masih punya sisa waktu kerja kurang dari enam bulan tersebut.

"Kita akan koordinasi terus dengan Pak Jokowi dan artinya kita tidak merongrong atau tidak pernah meminta jabatan apapun, tapi untuk menyukseskan apapun program Pak Jokowi, kan itu harus dikawal di legislatifnya juga, kan kita ini otonomi daerah," tegasnya.

Grace pun yakin, sejumlah langkah konkret yang diambil partainya kelak, akan menjadi bukti. Bahwa PSI bukan partai yang beretorika, tapi partai yang benar-benar nyata ingin bekerja untuk masyarakat.

"Kita percaya sambil bekerja begini ini akan menjadi bukti ke publik apa yang akan PSI lakukan tidak cuma sekadar retorika, tapi real ini yang bisa kita lakukan begitu kita mendapat kepercayaan masyarakat," tandasnya.

Baca juga: