UNTUK INDONESIA
Kajati Sumatera Utara Dituding Melindungi Koruptor
Mahasiswa Padang Lawas melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Utara.
Massa aksi ketika diterima oleh Kasi Penkum Kejati Sumatera Utara, Sumanggar Siagian. (Foto: Tagar/Reza Pahlevi)

Medan - Pengurus Daerah Gerakan Aktivis Mahasiswa Padang Lawas melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Utara, Jalan AH Nasution, Medan Jumat 13 Desember 2019.

Adapun tuntutan dari massa agar pihak kejaksaan memanggil kepala desa yang ada di Kabupaten Padang Lawas, karena diduga melakukan korupsi atau memperkaya diri dengan menggunakan Dana Desa tahun anggaran 2015-2019.

Kepala desa yang dimaksud adalah Aek Buaton, Tarsihoda-hoda, Tobing Jae, Tanjung Baringin, Gunung Baringin, Padang Garugur Jae, Bahal Batu dan desa lainnya.

Namun sayangnya, meski mereka sudah sembilan kali melakukan aksi unjuk rasa, pihak Kejati Sumatera Utara belum juga menindaklanjuti laporan tersebut. Selain itu, ada juga pernyataan dari kejaksaan bahwa laporan masyarakat secara lisan tidak bisa diproses hukum.

Aspirasi dari teman-teman akan saya sampaikan kepada pimpinan

Massa kemudian meminta Kepala Kejati Sumatera Utara, Fahruddin dan Kasi Penkum, Sumanggar Siagian segera mengundurkan diri dari jabatan, yang mengatakan bentuk informasi secara lisan yang diberikan masyarakat tidak bisa diproses hukum.

Demo KejatisuMahasiswa ketika melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kejati Sumatera Utara.(Foto: Tagar/Reza Pahlevi)

Selain itu, banyaknya informasi dugaan tindak pidana korupsi yang diberikan oleh masyarakat Tapanuli Bagian Tengah (Tabagsel) ke Kejati Sumatera Utara, tidak satu pun sampai ke persidangan.

"Apakah pihak Kejati Sumatera Utara memakelarkasuskan (markus) semua laporan itu, kenapa sampai sekarang belum ada tindak lanjut. Patut kita duga Fahruddin melindungi para koruptor yang ada di Kabupaten Palas, meskipun kampungnya berada di sana," ucap Hasbiyal Hasibuan, Ketua Umum PP GAM Palas.

Aksi mahasiswa diterima oleh Kasi Penkum Kejati Sumatera Utara, Sumanggar Siagian. Di situ dia berjanji akan menyampaikan aspirasi pendemo kepada pimpinan.

"Aspirasi dari teman-teman akan saya sampaikan kepada pimpinan, selain itu jika teman-teman ada dokumen pendukung, mohon segera diberikan untuk ditindaklanjuti," katanya.[]

Berita terkait
Suara Ngabalin-Dini Purwono Soal Hukum Mati Koruptor
Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV KSP Ali Mochtar Ngabalin dan Stafsus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono angkat bicara soal hukum mati koruptor.
PAN Dukung Hukuman Mati Tanpa Sebut untuk Koruptor
PAN menanggapi hukuman mati bisa diterapkan, namun melihat kasus kejahatannya.
KontraS Tanggapi Jokowi Soal Hukuman Mati Koruptor
KontraS tidak setuju dengan pernyataan Jokowi yang sebut kemungkinan hukuman mati buat para koruptor.
0
Bank Cuek Lingkungan, Baru 2 yang Laporkan Emisi
Masih sedikit perusahaan di Indonesia yang peduli dengan masalah emisi karbon, termasuk di industri perbankan.