UNTUK INDONESIA
KontraS Tanggapi Jokowi Soal Hukuman Mati Koruptor
KontraS tidak setuju dengan pernyataan Jokowi yang sebut kemungkinan hukuman mati buat para koruptor.
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengadakan konferensi pers di Jakarta, mengingatkan hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia, 10 Desember 2019. (foto: Tagar/Fatan)

Jakarta- Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Yati Andriyani menilai hukuman mati bagi terpidana tindak pidana korupsi (Tipikor) bukan langkah yang tepat. Sebab, hal itu mempengaruhi hak hidup seseorang. 

"Kalau kontras gini ya. Hak hidup, (merupakan) hak yang fundamental. Hak yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun," ujarnya di Kantor KontraS Jalan Kramat II Nomor 7, Kwitang, Jakarta, Selasa, 10 Desember 2019.

Hal tersebut dikatakannya untuk menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai kemungkinan hukuman mati bagi koruptor beberapa waktu lalu. 

Kita tentu saja pro penghukuman dan penindakan tegas kepada koruptor, tapi tidak dengan hukuman mati.

Dia mengatakan pihaknya akan mendukung jika dalam keputusan hukuman bagi koruptor tersebut, tidak mengurangi hak hidup seseorang.

"Kalau dalam HAM, (tidak melanggar) hak yang tidak dapat dikurangi (hak untuk hidup), kita tentu saja pro penghukuman dan penindakan tegas kepada koruptor, tapi tidak dengan hukuman mati. Karena secara prinsipil itu adalah hak hidup seseorang, tidak dapat dibatasi," ucap dia.

Menurut Yati Andriyani, koruptor harus diberikan hukuman yang maksimal, tetapi tidak untuk hukuman mati. KontraS juga akan menolak hukuman mati terhadap terpidana kasus apapun. 

"Bisa saja hukuman seumur hidup," ujar Yati.  

Sebelumnya, Jokowi ditanyai seorang siswa yang bernama Harli. "Mengapa negara kita mengatasi korupsi tidak terlalu tegas? Kenapa nggak berani seperti di negara maju misalnya dihukum mati?" kata siswa tersebut.

Jokowi tersebut lalu menjawab akan membuka peluang diberlakukannya hukuman mati kepada koruptor, apabila rakyat menghendaki. Pernyataan itu disampaikannya saat menghadiri pentas drama pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di SMKN 57 Jakarta, Senin, 9 Desember 2019. []

Baca juga:

Berita terkait
Hukuman Mati Koruptor di 4 Negara, Indonesia Kapan?
Tipikor bagaikan penyakit kronis yang terus muncul meski tindakan terus dilakukan. Koruptor masih menjadi musuh bersama di Indonesia.
Tujuh Jenis Hukuman Mati Masih Berlaku Saat ini
10 Oktober diperingati sebagai hari melawan praktik hukuman mati yang masih diberlakukan di beberapa negara di dunia.
Setya Novanto, Hukuman Apa yang Pantas untuk Seorang Koruptor Seperti Dirinya
Vonis 15 tahun penjara untuk Setya Novanto, imbangkah dengan kejahatan dan 'drama'nya.
0
PA 212 Ajak Korban Jiwasraya-Asabri Demo Depan Istana
Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Maarif mengajak seluruh umat lintas agama, serta para korban Jiwasraya dan Asabri demo depan Istana.