Yogyakarta - Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengalami kontraksi imbas pandemi Covid-19. Bahkan semenjak triwulan pertama 2020, pertumbuhan ekonomi DIY tercatat telah minus 0,17 persen year on year (yoy). Kemudian di triwulan II 2020 pertumbuhan ekonomi DIY terkontraksi semakin dalam, yaitu minus 6,47 persen (yoy).
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X tidak menampik bahwa hal itu merupakan dampak dari merosotnya kinerja industri pariwisata dan beberapa sektor pendukungnya. Menurunnya kinerja pariwisata DIY tersebut berdampak pada penurunan industri pengolahan yang didominasi UMKM produk kerajinan/pendukung pariwisata, serta sektor perdagangan dan beberapa sektor lain.
Oleh karena itu, belanja pemerintah sebagai stimulus fiskal perlu diakselerasi guna menggerakkan pertumbuhan ekonomi di Kuartal IV. “Khususnya tiga prioritas utama yaitu kesehatan, jaring pengaman sosial, dan dukungan bagi dunia usaha yang termaktub dalam program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional),” kata Sri Sultan dalam Rakorda Anggaran 2020, Selasa, 13 Oktober 2020.
Baca Juga:
Dijelaskannya, dari sisi belanja, di tingkat regional DIY, alokasi Belanja Pemerintah Pusat (K/L) tahun 2020 setelah mengalami penyesuaian mencapai Rp 10,04 triliun. Sampai dengan triwulan III 2020, realisasi belanja K/L tercatat sebesar Rp 6,34 Triliun atau 63,16 persen, sehingga masih tersisa pagu sebesar Rp 3,7 Triliun.
“Target realisasi belanja pemerintah tidak hanya sebagai tolak ukur kinerja pemerintah tetapi juga sebagai pendongkrak pertumbuhan ekonomi yang tepat sasaran,” ungkap Raja Yogyakarta ini.
Khususnya tiga prioritas utama yaitu kesehatan, jaring pengaman sosial, dan dukungan bagi dunia usaha yang termaktub dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional.
Sri Sultan mengatakan, dalam kondisi seperti saat ini yang paling berani menggelontorkan uang hanya bisnis yang bergerak di sektor pemerintah. Meski capaian sampai dengan Triwulan III telah melampaui 60 persen, namun tetap dibutuhkan akselerasi penyerapan anggaran pada triwulan IV ini.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY Sahat M.T. Panggabean menuturkan, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp 10,4 triliun atau 63,16 persen, sedangkan belanja transfer ke daerah dan Dana Desa telah mencapai Rp 10,06 triliun atau 86,09 persen. “Realisasi anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di DIY juga menunjukkan tren positif,” kata Sahat.
Baca Juga:
Sahat menyebut, upaya yang bisa dilakukan guna mengakselerasi belanja pemerintah yakni satuan kerja diminta merealisasikan belanja untuk penanganan Covid-19, kegiatan yang semua direncanakan pada Triwulan IV Tahun 2020 agar dilaksanakan secepatnya, merealisasikan pelaksanaan belanja barang dan belanja modal yang menggunakan sistem pemilihan pengadaan langsung.
Selain itu juga perlu pembayaran atas hak-hak kepada pegawai secara tepat waktu, mendorong penyelesaian terhadap belanja modal di atas Rp 200 juta (pengadaan rumah dinas, perbaikan gedung, pengadaan kendaraan). “Yang terakhir tidak melakukan penundaan pembayaran kepada pihak ketiga atas tagihan yang telah memenuhi persyaratan,” ujarnya. []
