Pilkada 2020, KPU Simalungun Belum Teken NPHD

KPU Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, hingga saat ini belum menandatangani Naskah Perjanjian Dana Hibah.
Komisioner KPU Sumatera Utara, Batara Manurung. (Foto: Tagar/Istimewa)

Jakarta - KPU Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, hingga saat ini belum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020.

Hal itu disampaikan Ketua KPU RI Arief Budiman di Jakarta, Selasa 5 November 2019. Menurut Arief, ada lima daerah yang belum menandatangani NPHD ternasuk Kabupaten Simalungun.

"Kelima daerah itu, yakni Kabupaten Simalungun, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar, dan Pangkajene Kepulauan," katanya dalam konferensi pers, dikutip dari Antara.

Disebutkan, KPU telah membuat Peraturan KPU (PKPU) terkait tahapan pilkada, salah satunya menetapkan pada 1 Oktober 2019 agar KPU provinsi dan kabupaten kota sudah menandatangani NPHD bersama pemerintah daerah.

Ternyata, kata dia, sampai tenggat 1 Oktober 2019 masih ada beberapa daerah belum menandatangani NPDH sehingga digelar rapat koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan daerah-daerah yang belum menyelesaikannya.

"Kalau tidak salah, tanggal 7 Oktober 2019 kami melakukan rakor, kemudian kami memberikan deadline yang kedua agar (NPHD) bisa diselesaikan pada 14 Oktober 2019," katanya.

Infonya begitu. Tadi KPU RI sudah menggelar konferensi pers

Perkembangan sampai 5 November 2019 pukul 12.00 WIB, kata Arief, KPU melakukan rapat dan mengkonfirmasi ternyata masih ada lima daerah yang belum menandatangani NPHD.

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menjelaskan, penyebab belum ditandatanganinya NPHD di lima daerah tersebut karena belum ada titik temu antara KPU dengan pemerintah daerah setempat.

Secara spesifik, kata dia, untuk tiga daerah, yakni Kabupaten Simalungun, Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan adalah titik temu soal anggaran.

"Untuk Kabupaten Tanah Datar dan Pangkajene Kepulauan bukan semata soal anggaran, tetapi soal relasi atau komunikasi antara KPU dengan kepala daerahnya," kata Pramono.

Komisioner KPU Sumatera Utara, Batara Manurung dihubungi terpisah membenarkan KPU Simalungun belum menandatangani NPHD untuk Pilkada serentak 2020.

"Infonya begitu. Tadi KPU RI sudah menggelar konferensi pers," kata Batara di Medan.

Pada 2020, ada 270 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada secara serentak di Indonesia, terdiri atas sembilan provinsi dan 261 kabupaten kota.[]

Berita terkait
Alasan PAN Prioritaskan Kader Internal di Pilkada
PAN siap berkoalisi dengan partai mana pun di tiga pilkada di DIY. Namun untuk calon yang diusung prioritasnya dari kader internal.
Bisikan Leluhur, Paranormal Maju di Pilkada Siantar
Sejak 10 tahun lalu dirinya dibisikkan oleh leluhurnya yakni Opung Raja Huti, agar maju dalam Pilkada Kota Pematangsiantar.
Anggota DPRD Sumut Ramaikan Bursa Pilkada Binjai
Anggota DPRD Sumatera Utara, Ajie Karim ikut mencalonkan diri menjadi Wali Kota Binjai dalam Pilkada 2020 mendatang.
0
Video Jokowi 'Menghadap' Megawati Sangat Tidak Elok Dipertontonkan
Tontonan video Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang sedang bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, sangat tidak elok.