UNTUK INDONESIA
Jokowi Teken Perpres, Ma'ruf Boleh Punya 10 Stafsus
Presiden Jokowi telah meneken Peraturan Presiden yang menerangkan Wakil Presiden Maruf Amin bisa memiliki maksimal 10 staf khusus (stafsus).
Wakil Presiden terpilih KH Maruf Amin memberikan sambutan pada acara peluncuran buku "The Maruf Amin Way" di Jakarta, Kamis, 3 Oktober 2019. (Foto: Antara/Rivan Awal Lingga)

Bekasi - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres Nomor 17 Tahun 2012 tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden. Perpres tersebut mengatur sejumlah hal termasuk jumlah maksimal staf khusus Wakil Presiden (stafsus Wapres) adalah 10 orang. 

"Staf Khusus Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari paling banyak 10 (sepuluh) Staf Khusus Wakil Presiden," demikian bunyi pasal 36 ayat (2) Perpres yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 6 April 2020 tersebut.

Disebutkan juga, tugas-tugas yang dilakukan stafsus Wapres adalah tugas tertentu di luar tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi kementerian dan instansi pemerintah lainnya yang diberikan oleh Wakil Presiden dalam rangka memberikan supervisi tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi Sekretariat Wakil Presiden (pasal 36 ayat 1). 

Baca juga: Kapan Jokowi Teken Perpres Badan Otorita Ibu Kota?

Di pasal 36 ayat (3) disebutkan "Dalam pelaksanaan tugasnya, Staf Khusus Wakil Presiden bertanggung jawab kepada Wakil Presiden." Sedangkan secara administratif, stafsus presiden bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet (Pasal 36 ayat 4). 

Dalam melaksanakan tugasnya, stafsus Wapres dapat dibantu paling banyak dua asisten (pasal 45 ayat 1). Asisten dimaksud termasuk Sekretaris Pribadi Wakil Presiden, yang merupakan asisten dari salah satu Staf Khusus Wakil Presiden.

Asisten ini disetarakan dengan jabatan struktural eselon IIA. Sedangkan pembantu asisten setara dengan eselon IIIa dan dapat berasal dari pegawai negeri atau bukan pegawai negeri. 

"Dalam hal pembantu asisten dijabat oleh orang yang bukan berasal dari Pegawai Negeri, maka kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat dengan jabatan struktural eselon IIIA. Apabila berhenti atau telah berakhir masa jabatannya, tidak diberikan uang pensiun dan uang pesangon," demikian bunyi Pasal 47A ayat 1 dan 2." 

Baca juga: Wabah Corona, Jokowi Siapkan Perpres dan Inpres Mudik

"Khusus Sekretaris Pribadi Wakil Presiden dibantu paling banyak 5 Pembantu Asisten," demikian disebutkan dalam pasal 45 ayat 3. 

Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Pribadi Wakil Presiden dapat menerima arahan langsung dari Wakil Presiden (pasal 45 ayat 4).

Saat ini Wapres Ma'ruf Amin sudah memiliki 8 orang stafsus yaitu: 

1. Masduki Baidlowi sebagai Staf Khusus bidang Komunikasi dan Informasi 

2. Mohamad Nasir yaitu mantan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Staf Khusus bidang Reformasi Birokrasi 

3. Satya Arinanto yang menjadi staf khusus sejak era Wapres Jusuf Kalla sebagai Staf Khusus Wapres bidang Hukum 

4. Sukriansyah S Latief, mantan staf khusus Kementerian Pertanian, sebagai Staf Khusus bidang Infrastruktur dan Investasi. 

5. Lukmanul Hakim, Direktur LPPOM Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagai Staf Khusus bidang Ekonomi dan Keuangan 

6. Muhammad Imam Aziz, Ketua Harian PBNU, sebagai Staf Khusus bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah 

7. Robikin Emhas, Ketua Harian PBNU, sebagai Staf Khusus bidang Politik dan Hubungan Antar-Lembaga 

8. Masykuri Abdillah yaitu Guru Besar Hukum Islam UIN Jakarta sebagai Staf Khusus bidang Umum. []

Berita terkait
Jokowi Godok 3 PP dan 4 Perpres KPK, untuk Apa?
Presiden Jokowi sedang merancang tiga Peraturan Pemerintah (PP) dan empat Peraturan Presiden (Perpres) tentang KPK. Untuk apa aturan tersebut?
Pramono Anung Jamin Perpres KPK Adalah Iktikad Baik
Sekretaris Kabinet (Setkab) Pramono Anung jamin Peraturan Presiden (Perpres) KPK akan sesuai dengan UU KPK Nomor 19 Tahun 2019.
KPCDI Gugat Perpres Jaminan Kesehatan ke MA
Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) mendaftarkan hak uji materiil atau menggugat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019.
0
Cara Mengajarkan Anak Usia Dini Berpuasa
orang tua perlu memperkenalkan dan mengajari anak agar terbiasa menjalankan ibadah puasa di usia dini.