UNTUK INDONESIA
Jokowi Tak Masalah Namanya Dicatut untuk Investasi
Jokowi berpesan agar investor mendapatkan perlakuan positif, hal kecil bisa membuat mereka urung berinvestasi di Indonesia.
Presiden Joko Widodo saat berfoto bersama dengan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) periode 2019-2022 di Jakarta, Rabu, 15 Januari 2020. (foto: Antara/Akbar Gumay)

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpesan agar investor mendapat perlakuan positif. Hal-hal kecil atau sepele bisa membuat mereka urung untuk berinvestasi di Indonesia. "Hasil yang tidak sesuai dengan komitmen investasi biasanya disebabkan oleh hal-hal kecil seperti pembebasan lahan yang tak kunjung selesai sehingga investor tidak bisa memulai usahanya," katanya usai pelantikan BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Raffles Hotel, Jakarta, Rabu, 15 Januari 2020.

Regulasi kita jumlahnya 42.000 dan tumpang tindih. Ini akan kita selesaikan.

Terkait pembebasan lahan, menurut Presiden Jokowi, para investor juga kerap terbentur dengan sulitnya mendapatkan izin. Perizinan yang harus dilalui jumlahnya sangat banyak, mulai dari izin di kabupaten/kota, provinsi hingga izin di kementerian. "Memang ini menjadi persoalan besar kita. Regulasi kita jumlahnya 42.000 tumpang tindih, ini yang akan kita selesaikan," ucap Jokowi.

Jokowi berharap agar investasi yang datang ke Indonesia berbuah realisasi. "Saya sudah titip, investor layani dengan baik. Tdi sudah diceritakan. Banyak sebetulnya investor sudah masuk ke negara kita, tapi kita tidak bisa menyelesaikan sehingga mereka balik lagi," ucapnya.

Jokowi menambahkan, pelayanan kepada investor sangat penting karena dapat meningkatkan besarnya komitmen investasi yang masuk ke Indonesia. Berdasarkan pernyataan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia terdapat investasi sebesar Rp 780 triliun yang telah masuk. "Rp 780 triliun sudah di dalam, menyusul ini kurang lebih Rp 2.200 triliun juga sudah di dalam. Bagaiamana mengesekusi ini?," ucapnya.

HIPMIPresiden Joko Widodo berpidato saat menghadiri acara pelantikan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) periode 2019-2022 di Jakarta. (Foto: Tagar/Reza Antares)

Kepala BKPM pakai nama saya untuk ancam gubernur tak  masalah. Ternyata ampuh, hambatan investasi bisa selesai dalam dua minggu.

Pada kesempatan itu Jokowi mengapresiasi Kepala BKPM yang terjun langsung untuk menyelesaikan kendala-kendala di lapangan. Presiden mengizinkan Kepala BKPM mencatut namanya untuk menyelesaikan hambatan investasi. Menurutnya, Bahlil memakai nama Jokowi untuk mengancam kepala daerah yang menghambat investasi. Ternyata ini ampuh menyelesaikan hambatan investasi bisa diselesaikan dalam dua minggu. "Kalau ancam gubernur, bupati, walikota bawa-bawa nama saya tapi kalau masalah bisa selesai, buat saya tidak ada masalah. Buat saya, untuk kebaikan tidak ada masalah."

Sebelumnya pernah mengatakan harus ada perubahan peraturan yang sering memperlambat gerak pemerintah untuk mengambil kebijakan. Dia tidak ingin regulasi menjadi berbelit. Menurut Jokowi, dalam konteks ini diperlukan penataan regulasi secara intensif, baik dari tingkat pusat maupun daerah.

"Fleksibilitas dan kecepatan itu yang paling penting. Semua negara akan menuju ke situ. Siapa yang lebih cepat mendahului, dia yang menang," ucap Jokowi di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu, 13 November 2019.

Jokowi merasa sudah berulang kali menyampaikan hal tersebut agar tidak perlu lagi ada regulasi berlapis, karena sudah menjadi suatu keniscayaan. Dia menilai, regulasi yang ramping dan tidak berbelit-belit akan memungkinkan pemerintah bergerak cepat dan menjadi lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan global. []

Baca Juga: 

Berita terkait
Kata HIPMI Saat Jokowi Beri Izin Investasi BKPM
Ketua Umum BPP HIPMI Mardani H. Maming menanggapi keputusan Jokowi kembalikan perizinan investasi ke BKPM yang dikepalai Bahlil Lahadalia.
Bahlil Lahadalia Buat Syukuran Jadi Kepala BKPM Jokowi
Bahlil Lahadalia ditunjuk Jokowi jadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Mantan kuli panggul itu akan menggelar suatu acara.
Konsolidasi BKPM se-Indonesia, Datangkan 550 Investor Asing
Dalam acara tersebut, akan menghadirkan 550 investor luar negeri. Ini menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah. "Karena di dalamnya ada Annual Meeting,
0
GNPF Ulama Sumbar Tak Ikut Aksi 212 di Jakarta
GNPF Ulama Sumatera Barat mengklaim tidak mengirimkan anggota untuk mengikuti aksi 212 di Jakarta.