Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan tak ada toleransi bagi perusuh, ketika memimpin rapat terbatas terkait situasi terkini Papua di Istana Merdeka Jakarta pada Jumat, 30 Agustus 2019.
Dia mengaku aparat hukum sudah melakukan tindakan hukum kepada siapapun yang telah melakukan kekerasan di Papua. Ia juga meminta aparat keamanan dapat menindak tegas para pelanggar hukum
"Ada aturan keamanan, tindak tegas yang melanggar hukum. Tak ada toleransi bagi perusuh dan tindakan anarkis dan juga memerintahkan aparat keamanan menindak tegas siapa pun yang lakukan tindakan rasialis dalam bentuk apapun," tutur Jokowi di Istana Merdeka, Jumat, 30 Agustus 2019, seperti diberitakan Antara.
Kerusuhan di Papua, segala kerusakan fasilitas umum dapat segera diperbaiki.
Rapat itu juga dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara di antaranya Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
Selanjutnya ada Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
"Rapat terbatas kita bahas mengenai penanganan di Papua dan saya berharap agar keamanan dan ketertiban dapat dijaga," kata Jokowi.
Jokowi menegaskan pasca kerusuhan di Papua, segala kerusakan fasilitas umum dapat segera diperbaiki "Sehingga aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan bagi publik, aktivitas pemerintahan juga dapat dikembalikan. Saya percaya bahwa warga di Papua adalah warga yang cinta damai, cinta kepada bangsa dan negara," ujarnya.
Diketahui, massa berdemonstrasi di Jayapura untuk menentang tindakan rasialis terhadap mahasiswa Papua pada Kamis, 29 Agustus 2019. Demonstrasi itu diwarnai dengan pelemparan batu dan perusakan mobil aparat keamanan, perusakan fasilitas umum, dan pembakaran Kantor Majelis Rakyat Papua.
Di Lapas Abepura, petugas Lapas menghentikan layanan kunjungan kepada narapidana karena ketegangan aksi massa semakin meningkat. Situasi tersebut dimanfaatkan oleh sejumlah narapidana di dalam Lapas, untuk menyerang bangunan perkantoran dan petugas Lapas. Akibatnya empat orang warga binaan melarikan diri.
Kericuhan di Jayapura tersebut adalah imbas dari insiden ujaran rasisme oleh aparat kepada mahasiswa asal Papua di depan asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur pada 16 Agustus 2019.
Akibatnya, pada 19 Agustus 2019 terjadi aksi pembakaran toko, mobil, dan gedung DPRD di Fakfak, Sorong, serta Manokwari oleh massa yang memprotes insiden penangkapan dan ucapan rasial kepada mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur.
Dampak kerusuhan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan pemblokiran layanan Data Telekomunikasi di Papua dan Papua Barat sejak 21 Agustus 2019.
Kerusuhan juga terjadi di Deiyai yang menyebabkan tiga orang meninggal dunia, yaitu dua orang sipil dan satu anggota TNI yaitu anggota Satuan Yonif Kaveleri/Serbu, Kodam II Sriwijaya Serda Ricson Edi Candra yang meninggal dunia dengan luka bagian kepala terkena senjata tajam sejenis parang dan luka panah pada bagian kepala.
Dua anggota TNI lain juga mengalami luka, yaitu Sertu Sunendra serta rekannya mengalami luka akibat terkena panah pada bagian pantat dan punggung sebelah kanan, dan Serka Arif Y alami luka akibat senjata tajam sejenis parang di bagian kepala dan pelipis.[]
