Jakarta - Juru Bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi) Fadjroel Rachman menuturkan Jokowi akan menunjuk tokoh dari berbagai latar belakang untuk dijadikan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satu yang pasti menjadi anggota Dewan Pengawas KPK tokoh yang memilki latar belakang hukum.
"Hukum dan non hukum saja disebutkan seperti itu. Jadi beragam yang lain. Tapi yang pasti harus ada hukum, itu yang pasti," tutur Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 5 November 2019.
Apalagi, tokoh yang berlatar belakang hukum tersebut sudah pensiun dari jabatannya. "Sangat dimungkinkan. Kalau pensiun boleh dong masuk di dalamnya, tentu yang tidak aktifkan," ucapnya.
Penunjukan tokoh dari berbagai latar belakang menurutnya tidak secara spesifik diarahkan pada kriteria tertentu. Tetapi yang jelas, mereka mesti memiliki keahlian tertentu, bisa bekerja sama, terutama dalam hal menentukan sikap pemerintah yang anti terhadap korupsi.
"Umumnya diarahkan kepada sikap pemerintah, atau yang presiden yang mengatakan 'kita adalah pemerintahan yang antikorupsi dengan beragam level-level di dalam masyrakat'," ujar dia.
Baca juga: Saran DPR untuk Jokowi Tunjuk Dewan Pengawas KPK
Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengungkapkan Jokowi belum dapat mengumumkan hasil penunjukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, Jokowi masih meminta masukan berbagai mengenai penunjukan Dewan Pengawas KPK.
"Masih bulan Desember, sementara ini Pak Presiden setiap saat bertemu selalu minta masukan kira-kira siapa. Intinya kan mengawal kinerja KPK yang baru," kata Pratikno di Gedung Krida Bakti, Jakarta Pusat, Senin, 4 November 2019.
Jadi, karena masih mendengarkan masukan dari berbagai pihak, hingga kini, kata dia belum ada satu pun nama yang telah final dipilih Jokowi untuk menjadi Dewan Pengawas KPK. Apalagi, menurutnya Jokowi masih memiliki banyak waktu untuk menunjuk Dewan Pengawas KPK. []