Jakarta - Presiden Jokowi merasa tak khawatir tehadap lahirnya Komite Aksi Menyelamatkan Indonesia. Kecemasan Jokowi, menurut Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian, hanya tertuju pada masalah yang membebani masyarakatnya.
"Presiden lebih waswas terhadap angka pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja (PHK), Presiden lebih waswas terhadap 260 juta rakyat yang sedang membutuhkan kebijakan pemerintah dalam menangani masalah yang mereka hadapi," kata Donny Gahral Adian ketika dihubungi Tagar, Jakarta, Rabu, 5 Agustus 2020.
Presiden lebih waswas terhadap angka pengangguran
Donny mengatakan Presiden telah mendengar kabar mantan Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin mendeklarasikan KAMI pada Minggu 5 Agustus 2020. Hanya saja, kata dia, Jokowi menanggapi deklarasi itu lumrah dilakukan dalam negara demokrasi.
Empat hari lalu, Din dan sejumlah tokoh nasional lainnya mendeklarasikan KAMI di bilangan Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan. Turut hadir dalam acara di antaranya bekas Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, akademisi Rocky Gerung, mantan Komisaris Utama PT. Pelindo Refly Harun.
Baca juga: Reaksi Jokowi Usai Mendengar Deklarasi KAMI
Baca juga: Bara JP Ingatkan Pemerintah Soal Krisis Ekonomi 2020
Menurut Din, Komite merupakan gerakan moral yang dilakukan oleh berbagai elemen bangsa. Tokoh yang tergabung di dalam Komite berasal dari berbagai latar agama, suku, kepentingan politik. "Kita bersama-sama sebagai gerakan moral untuk menyelamatkan bangsa," katanya.
Komite menyoroti arah pembangunan Pemerintahan Jokowi yang mereka sebut telah melenceng dari cita-cita bangsa. Refly Harun mengingatkan tujuan pembangunan ialah mewujudkan tujuan nasional seperti menyejahterakan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
"Bukan hanya untuk kemakmuran atau kesejahteraan segelintir orang saja," kata Refly menyindir pemerintah ketika berkomentar soal deklarasi KAMI dalam akun Youtube-nya.
Istana tak mempermasalahkan riung di bilangan Jalan Fatmawati itu. Menurut Donny, konstitusi melindungi acara tersebut.
"Saya hanya mengingatkan bahwa berbagai upaya untuk mengingatkan pemerintah itu baik, tapi tetap harus didasarkan pada konstitusi dan nalar publik," ujarnya.
Nalar publik yang ia maksud ialah kritik berdasarkan argumen yang kuat. Argumannya, kata dia, mesti berdasarkan data dan fakta.
"Bukan informasi palsu atau fitnah. Tunjukkan di mana kesalahannya tapi jangan menggunakan isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan," ujarnya. []
