Jakarta - Presiden Jokowi telah mendengarkan kabar deklarasi Komite Aksi Menyelamatkan Indonesia. Menurut Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian, Jokowi menanggapi deklarasi yang dihadiri sejumlah tokoh nasional itu wajar.
"Presiden sudah mendengar, (deklarasi) ini dipublikasikan di mana-mana, tapi Presiden biasa-biasa saja," kata Donny Gahral Adian ketika dihubungi Tagar, Jakarta, Rabu, 5 Agustus 2020.
Menurut Istana, kehadiran kelompok yang bersikap kritis kepada pemerintah lumrah dalam negara demokrasi seperti Indonesia. Bahkan pemerintah Jokowi mengapresiasi segala bentuk kritik dan masukan dari masyarakat.
"Tapi semua itu harus diletakkan dalam koridor konstitusi, artinya tetap dalam semangat demokrasi," ujar Donny.
Deklarasi satu hal, solusi hal lain
Pada Minggu, 2 Agustus 2020 mantan Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin dan sejumlah tokoh lainnya mendeklarasikan KAMI di bilangan Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan. Turut hadir dalam deklarasi di antaranya bekas Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, akademisi Rocky Gerung, mantan Komisaris Utama PT. Pelindo Refly Harun.
Baca juga:Soal KAMI, Pernusa: Pagar Betis Keluarga Cendana
Baca juga:Menakar Motif Din Syamsuddin Deklarasikan KAMI
Menurut Din, Komite merupakan gerakan moral yang dilakukan oleh berbagai elemen bangsa. Tokoh yang tergabung di dalam Komite berasal dari berbagai latar agama, suku, kepentingan politik. "Kita bersama-sama sebagai gerakan moral untuk menyelamatkan bangsa," katanya.
Komite menyoroti arah pembangunan Pemerintahan Jokowi yang mereka sebut telah melenceng dari cita-cita bangsa. Refly Harun mengingatkan tujuan pembangunan ialah mewujudkan tujuan nasional seperti menyejahterakan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
"Bukan hanya untuk kemakmuran atau kesejahteraan segelintir orang saja," kata Refly menyindir pemerintah ketika berkomentar soal deklarasi KAMI dalam akun Youtube-nya.
Tapi Donny menegaskan pemerintahan Jokowi telah berupaya bekerja yang terbaik bagi masyarakat. Dalam menghadapi dampak krisis Covid-19, contohnya, ia bilang, pemerintah telah menyalurkan lebih dari 600 triliun rupiah untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi.
"Tapi bilamana ada yang ingin memberikan masukan, silahkan saja ini demokrasi dan semua pihak berhak untuk berpendapat tentang kebijakan pemerintah," ujarnya.
Meski demikian, Istana meminta kritik yang spesifik dan berdasarkan data. Jangan sampai, kata Donny, KAMI menyampaikan kritik atas dasar asumsi atau informasi palsu yang pada akhirnya justru menambah masalah, bukan menyelamatkan bangsa.
"Solusi paling penting karena dekalarsi saja tak cukup," kata Tenaga Ahli Utama KSP ini.[]
