Jokowi Marah, GAMKI Soroti Rangkap Jabatan di BUMN

Kemarahan Presiden Jokowi membuat DPP GAMKI menyoroti rangkap jabatan yang ada di Kementerian BUMN.
Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Sahat Martin Philip Sinurat. (Foto: Instagram/Sahat Martin Philip Sinurat)

Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan para menteri melakukan langkah-langkah extraordinary dalam penanganan pandemi Covid-19, pada Sidang Kabinet Paripurna pada 18 Juni lalu. Menyikapi itu, DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) meminta seluruh Menteri kabinet untuk bekerja sesuai visi misi Presiden dan Wakil Presiden.

Sekretaris Umum DPP GAMKI, Sahat Martin Philip Sinurat mengatakan, kemarahan Jokowi itu berdasarkan kondisi riil yang terjadi di tengah masyarakat. Dia menyarankan, para menteri harus merespon pernyataan keras Presiden dengan serius dan cepat.

Presiden mengatakan para menteri masih biasa-biasa saja. Jangan-jangan pejabat di bawahnya juga biasa saja. Padahal pandemik Corona telah memberikan dampak sangat berat bagi rakyat Indonesia

Melalui siaran pers yang diterima Tagar, Selasa, 30 Juni 2020, Sahat berpendapat, jika para menteri bekerja biasa-biasa saja, bagaimana dengan pejabat dan pegawai negeri lainnya di kementerian.

Baca juga: Kemarahan Jokowi Ibarat Menepuk Air di Dulang

"Minggu lalu presiden marah-marah, ini suasana sedang krisis enggak kelihatan sense of crisis dari para menteri. Presiden mengatakan para menteri masih biasa-biasa saja. Jangan-jangan pejabat di bawahnya juga biasa saja. Padahal pandemik Corona telah memberikan dampak sangat berat bagi rakyat Indonesia," kata Sahat.

Dia mengatakan, DPP GAMKI juga menyoroti kerja salah satu menteri yang sedang ramai menjadi perbincangan. Menurut mereka, isu rangkap jabatannya ratusan pejabat yang menjadi Komisaris BUMN, harus menjadi perhatian seluruh rakyat.

Pandangan GAMKI, untuk menghadapi Covid-19, pemerintah telah menggelontorkan dana segar senilai ratusan triliun kepada BUMN. Dengan angka sebesar itu, mereka meminta jajaran BUMN harus menggunakan dan mengawasi penggunaan anggaran dengan benar dan transparan.

Baca juga: Ancaman Reshuffle di Kabinet Jokowi Hanya Sesaat

"Presiden meminta kerja keras dan kerja cepat. Namun ada ratusan pejabat BUMN yang rangkap jabatan. Bagaimana mereka bisa mengerjakan tugas dengan benar jika fokusnya terbagi. Seharusnya Menteri BUMN mempertimbangkan hal ini," ujarnya.

Tidak hanya itu, GAMKI meminta penggunaan anggaran untuk BUMN jangan sampai dimanfaatkan oleh pihak atau kelompok tertentu untuk kepentingan di luar penyehatan perusahaan pelat merah.

"Jangan sampai oknum pejabat ada yang mencoba menggunakan anggaran Covid-19 untuk pribadi dan kelompoknya. Menteri BUMN harus tegas mengawasi penggunaan anggaran ini. Badan usaha milik negara yang seharusnya memberi keuntungan malah disuntik dari pajak rakyat. Ini harus jadi perhatian jangan sampai menambah masalah yang berujung krisis baru," ucapnya..

Menurut Sahat, masalah Menteri BUMN hanyalah salah satu catatan saja. Dia berharap, menteri-menteri di pemerintahan Jokowi harus benar-benar memahami pesan politik presiden untuk bekerja lebih maksimal lagi, sehingga pandemi Covid-19 dapat ditangani secara efektif dan maksimal.

"Para menteri dan pejabat negara harus segera melakukan kerja-kerja yang extraordinary. Jangan ada menteri atau pejabat yang justru berusaha mengambil keuntungan pribadi atau kelompok di masa pandemik corona. Apalagi dengan anggaran penanganan Covid-19 yang sangat besar jumlahnya," kata Sahat Martin Philip Sinurat. []

Berita terkait
Martin Benarkan Jokowi, Soal Lambatnya Anggaran UMKM
Martin Manurung membenarkan pernyataan Presiden Joko Widodo terkait lambatnya penyaluran anggaran stimulus penanggulangan dampak Pandemi Covid-19.
Menteri Non Partai Rawan Reshuffle Presiden Jokowi
Ujang Komarudin memandang, posisi tidak aman di kabinet Presiden Jokowi akan terjadi pada menteri-menteri yang tidak memiliki partai politik.
3 Menteri Paling Layak Direshuffle Jokowi
Ada tiga orang nama menteri di Kabinet Indonesia Maju yang kemungkinan dilengserkan Presiden Joko Widodo.
0
Ini Alasan Mengapa Pemekaran Provinsi Papua Harus Dilakukan
Mantan Kapolri ini menyebut pemekaran wilayah sebenarnya bukan hal baru di Indonesia.