Jokowi Ingin Pilkada Serentak Jadi Momentum Inovasi

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menekankan agar penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 jadi momentum inovasi.
Presiden Jokowi saat meresmikan secara virtual gedung sekolah vokasi Undip Semarang, Rabu, 26 Agustus 2020. Jokowi minta industri membuka akses kemudahan mahasiswa untuk magang minimal selama satu semester. (Foto: Istimewa)

Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menekankan agar penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Desember 2020 mendatang harus berlangsung demokratis dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, serta bisa menjadi momentum berinovasi.

Hal terpenting, Jokowi meminta agar seluruh pihak benar-benar menjalankan protokol kesehatan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona di tengah masyarakat.

Presiden menekankan Pilkada Serentak harus menjadi momentum tampilnya cara-cara baru dan inovasi baru dalam berdemokrasi di masa pandemi.

"Presiden Joko Widodo juga kembali memeriksa sejumlah persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak, mulai dari persiapan penerapan protokol kesehatan, kesiapan anggaran, hingga skenario antisipasi kerawanan dan keamanan," kata Juru bicara Presiden Joko Widodo, Fadjroel Rachman, dalam pernyataan tertulis yang diterima Tagar, Selasa, 8 September 2020.

Baca juga: Jokowi Minta Pilkada 2020 Berjalan Secara Berkualitas

Fadjroel menyebut, kedisiplinan penerapan protokol kesehatan dalam penyelanggaraan Pilkada harus dilakukan, harus ditegakkan, dan tidak ada tawar menawar terhadap hal tersebut. 

Presiden Jokowi, kata Fadjroel, sangat mengharapkan dukungan dari para tokoh agama, adat, masyarakat, para aktivis, serta para akademisi di daerah untuk mengawal proses Pilkada agar berjalan demokratis.

"Pelaksanaan yang dimaksud presiden bukan hanya pada saat pelaksanaan di hari H, tetapi di setiap tahapan Pilkada. Mendagri dan Kapolri harus tegas, jangan sampai ada tahapan yang melibatkan banyak orang sehingga menimbulkan kerumunan yang berimbas pada klaster Covid-19 baru," ucapnya.

Baca juga: Upaya Jokowi Pulihkan Ekonomi di Tengah Pandemi C-19

Menurut Fadjroel, hal ini sudah berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang berlaku. Meski begitu, ia menekankan walaupun dilangsungkan di tengah pandemi, Pilkada Serentak 2020 harus tetap berjalan dengan demokratis, luber, jurdil, dan yang paling penting tetap aman dari Covid-19.

"Presiden menekankan Pilkada Serentak harus menjadi momentum tampilnya cara-cara baru dan inovasi baru dalam berdemokrasi di masa pandemi. Baik dari sisi penyelenggara maupun peserta," ujar Fadjroel.

Hal ini juga ditanggapi Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet. Ia mengkritisi dilakukannya arak-arakan dan mobilisasi massa dalam proses pendaftaran calon kepala daerah (cakada).

Bamsoet meminta agar pihak penyelenggara Pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menindak tegas pelanggaran protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah oleh cakada di masa pandemi Covid-19 saat ini.

"KPU, Bawaslu bersama dengan Satgas Penanganan Covid-19 meminta kepada cakada dan partai pengusung tidak perlu melakukan mobilisasi massa dan arak-arakan dalam proses pendaftaran cakada. KPU berhak menunda penerimaan pendaftaran cakada bersangkutan sebelum arak-arakan dibubarkan sebagai antisipasi penularan Covid-19 terhadap petugas penerima pendaftaran, termasuk cakada-nya sendiri dan massa pendukungnya," kata Bamsoet dalam pernyataan tertulis yang diterima Tagar, Selasa, 8 September 2020.

Mantan Ketua DPR ini juga mendorong KPU untuk menyampaikan aturan terkait proses pilkada kepada cakada dan partai pengusung dan simpatisan tidak perlu unjuk kekuatan dengan memobilisasi massa.

"Tak perlu mobilisasi massa dalam tahapan-tahapan Pilkada, agar tidak berpotensi memunculkan klaster baru penyebaran Covid-19," ucap Bamsoet. []

Berita terkait
Jokowi Ingin Penanganan C-19 Harus Transparan
Jokowi mendukung digelarnya acara Kick Off Meeting pemeriksaan atas lengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Instruksi Terbaru Jokowi Kepada Menteri Terawan
Presiden Jokowi meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang dipimpin Menteri Terawan untuk membuat rencana pemeriksaan Covid-19 di tiap provinsi.
Jokowi Minta Kehati-hatian Terhadap 3 Klaster C-19
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan perlu adanya kewaspadaan terkait tiga klaster baru Covid-19, yakni perkantoran, keluarga dan Pilkada.
0
Pengamat Nilai KPK Beri Harapan Tindak Lanjuti Penyelidikan Formula E
Gengan diperiksanya Gatot juga bisa memberikan informasi yang berarti dalam penyelidikan dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E.