Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pentingnya perbaikan sistem birokrasi untuk mengatasi persoalan korupsi di Indonesia. Hal itu dia sampaikan bertepatan dengan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia yang jatuh pada hari ini, Senin, 9 Desember 2019.
Jokowi mengatakan, setidaknya ada sejumlah hal yang menjadi bahan evaluasi untuk pencegahan tindak korupsi di Indonesia.
Salah satu yang harus dievaluasi, menurutnya, yaitu penindakan terhadap pelaku korupsi. Maka itu, dikatakan dia, perlu ada pembangunan sistem yang menjadi aspek terpenting.
Baca juga: Ma'ruf Amin Ingin KPK Kerja Sama China
Apakah perbaikan di sisi eksekutif daerah atau sisi pemerintah pusat atau kepolisian atau di sisi kejaksaan, sehingga tidak sporadis dan evaluasi itu sangat perlu.
Presiden RI ke-7 itu melanjutkan, penindakan itu dalam rangka memberikan pagar-pagar agar penyelewengan dan korupsi tidak terjadi dan dapat diantisipasi. Menurutnya proses rekrutmen politik sangat penting.
"Jangan sampai proses rekrutmen politik membutuhkan biaya yang besar, sehingga nanti orang akan tengok-tengok untuk bagaimana pengembaliannya. Itu bahaya sekali," kata Jokowi usai menghadiri Acara Hari Anti Korupsi, di SMKN 57 Jakarta, Senin, 9 Desember 2019.
Terkait penindakan terhadap pelaku korupsi, Jokowi menekankan berbagai hal harus sesuai dengan fokus kerja. Dia menyatakan apabila semua hal dikerjakan secara sekaligus, maka tidak akan menyelesaikan masalah.
"Kita fokusnya di mana dulu? Jangan semua dikerjakan, tidak akan menyelesaikan masalah. Evaluasi-evaluasi seperti ini-lah yang harus kita mulai koreksi, mulai evaluasi, sehingga betul-betul setiap tindakan itu ada hasilnya yang konkret bisa diukur," tutur Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2014 itu.
Baca juga: Ferdinand Hutahaean Pastikan Demokrat Oposisi Jokowi
Jokowi ingin mengimplementasikan penindakan suatu penyalahgunaan dengan perbaikan sistem di sebuah instansi setelah penindakan.
Salah satu contoh, kata dia, misalnya seorang gubernur di sebuah provinsi ditangkap, karena tindak pidana korupsi (Tipikor). Maka setelah ditangkap, seharusnya ada perbaikan sistem di pemerintah provinsi tersebut.
"Apakah perbaikan di sisi eksekutif daerah atau sisi pemerintah pusat atau kepolisian atau di sisi kejaksaan, sehingga harus ditentukan fokusnya. Sehingga tidak sporadis dan evaluasi itu sangat perlu," kata Jokowi. []
