Jokowi Imbau Stop Ekspor Bentuk Mentah dan Nikel

Jokowi menegaskan Indonesia harus terbebas ekspor dalam bentuk mentah atau bahan baku. Dia mendorong untuk menghentikan ekspor nikel.
Presiden Jokowi saat bertemu ilmuwan dan peneliti Indonesia di Hotel Lotte, Busan, Korea Selatan, Senin, 25 November 2019. (Foto: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)

Jakarta  - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan Indonesia harus terbebas ekspor dalam bentuk mentah atau bahan baku. Dia mendorong untuk menghentikan ekspor nikel.

Oleh sebab itu, ke depan kita memiliki agenda besar yaitu meningkatkan ekspor dan produk substitusi impor.

Upaya Jokowi itu dalam kaitan mendorong transformasi ekonomi dengan meningkatkan ekspor dan substitusi impor melalui hilirisasi industri dari sumber daya alam. Jokowi mengatakannya dalam konvensi di acara pembukaan Kompas 100 CEO Forum.   

"Misalnya, nikel. Sudah, setop, kita harus pindahkan ke barang-barang setengah jadi atau bahan jadi. Karena hilirisasi dari nikel ini akan menjadi produk-produk yang memiliki nilai tambah yang besar apabila kita ekspor dalam bentuk setengah jadi atau barang jadi. Target kita barang jadi. Kemudian kita ingin dalam waktu kira-kira 2-3 tahun, turunan dari nikel ini bisa lari ke yang namanya lithium baterai," kata Jokowi di Hotel Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta, Kamis, 28 November 2019.

Dalam kesempatan sama, Jokowi yakin Indonesia mampu menyelesaikan defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) yang telah berpuluh tahun dialami. Hal itu sejalan dengan satu dari lima visi misi Presiden.

"Saya meyakini dengan transformasi ekonomi yang kita kerjakan, saya yakin dalam waktu 3, maksimal 4 tahun akan bisa kita selesaikan yang namanya defisit transaksi berjalan kita," ujarnya. 

Jokowi mengatakan CAD juga dipengaruhi oleh impor yang besar dalam bidang energi, terutama untuk minyak dan gas, serta impor barang-barang modal dan bahan baku.

"Oleh sebab itu, ke depan kita memiliki agenda besar yaitu meningkatkan ekspor dan produk substitusi impor. Dua hal ini yang menjadi agenda yang berkaitan ekspor dan impor," tuturnya. []

Berita terkait
Omnibus Law Mudahkan Jokowi Awasi Hambatan Investasi
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dapat mempermudah Presiden Joko Widodo.
Jokowi Tanggapi Ahok Bakal Jadi Menteri Tahun 2020
Presiden Jokowi merespons bakal ada bongkar pasang Kabinet Indonesia Maju dan Ahok jadi menteri tahun 2020.
Ekspektasi Tinggi Jokowi di SEA Games Filipina
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan ekspektasi tinggi terhadap atlet Indonesia yang diberangkatkan ke SEA Games 2019 di Filipina.
0
Penduduk Asli Pertama Amerika Jadi Bendahara Negara AS
Niat Presiden Joe Biden untuk menunjuk Marilynn “Lynn” Malerba sebagai bendahara negara, yang pertama dalam sejarah Amerika Serikat (AS)