Surabaya - Pandemi Covid-19 atau virus corona di Indonesia terus meluas dengan terus bertambahnya jumlah warga terinfeksi. Meski demikian, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan belum perlu mengeluarkan status Lockdown untuk mengantisipasi penyebaraan virus corona.
Khofifah mengatakan sampai saat ini di Jatim belum didapati warga terinfeksi virus corona. Khofifah menegaskan tidak akan menutup tempat wisata, tempat keramaian dan fasilitas umum. Pemerintah Provinsi Jatim bersama pihak terkait melakukan upaya kewaspadaan dan kesiapsiagaan secara bersama- sama.
Kita minta waspada di sekolah-sekolah juga diharapkan mereka memiliki tambahan wastafel atau pipa air untuk cuci tangan.
"Bagi pemilik hotel atau pusat perbelanjaan mereka harus menyiapkan thermal gun, hand sanitizer kemudian mereka menyiapkan tempat cuci tangan dan menyiapkan masker jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Intinya kita tak tetapkan status lockdown," katanya usai rapat, di Gedung Grahadi, Sabtu, 14 Maret 2020.
Selain itu, kata Khofifah, pihaknya belum akan meliburkan sekolah di Jatim sebagai langkah antisipatif pandemi virus corona. Hanya saja, seluruh sekolah juga diminta tetap melakukan kewaspadaan.
"Kita minta waspada di sekolah-sekolah juga diharapkan mereka memiliki tambahan wastafel atau pipa air untuk cuci tangan, kemudian ada hand sanitizer serta menyiapkan masker seperlunya," kata dia .
Dalam rapat koordinasi itu, Khofifah menunjuk Sekretaris Daerah Jatim menjadi Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Penanganan Covid-19 tingkat Provinsi Jatim.
"Sudah kami putuskan mengikuti format di pusat, bahwa ada Dansatgas dipimpin oleh Kepala BNPB. Sedangkan untuk di Jatim tadi diputuskan Dansatgas tingkat provinsi akan diketuai oleh Kepala BPBD yang juga Sekda Jatim," kata Khofifah
Dansatgas bertugas mendeteksi dini bersama instansi terkait lewat posko aduan yang terstruktur. Mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten kota, hingga tingkat provinsi.
Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama ini menilai posko aduan sangat penting untuk menjadi referensi bagi masyarakat yang ingin mengkonfirmasi atau mungkin yang menemukan tanda-tanda yang dikhawatirkan itu menjadi penanda indikasi Covid-19.
Wali Kota Malang Sutiaji saat memimpin rakor penanggulangan pandemi virus corona di kantor Balai Kota Malang, Sabtu, 14 Maret 2020. (Foto: Tagar/Moh Badar Risqullah)Hal senada diutarakan Wali Kota Malang, Sutiaji. Dirinya optimis kota Malang masih aman, kondusif dan nyaman untuk kegiatan atau aktivitas sosial apapun yang bersifat massal. Namun, dia menyampaikan bahwa masyarakat untuk tetap waspada dengan tidak sampai ada kepanikan yang berlebihan.
”Kami putuskan tidak mengambil pilihan untuk menghentikan event massal seperti CFD (Car Free Day) atau yang lain. Malah, di tempat massal itu nanti kita akan terjunkan petugas dari Dinas Kesehatan (Dinkes) dan semua jajaran Puskesmas untuk melakukan sosialisasi serta edukasi tentang Covid-19 ini,” kata Sutiaji dalam Rapat Koordinasi (Rakor) tentang penanganan dan pencegahan virus corona atau Covid-19 di Balai Kota Malang.
Seperti diketahui, beberapa daerah di Indonesia memutuskan untuk meniadakan kegiatan massal. Salah satunya di Surakarta yang memutuskan aktivitas keramaian ditunda dan begitu juga Surabaya yang meniadakan kegiatan CFD pada Minggu 15 Maret 2020 besok.
Dijelaskannya, keputusan itu diambilnya karena tidak ingin situasi ini semakin memperparah keadaan. Artinya, dia menegaskan bahwa Kota Malang masih aman dan kondusif untuk kegiatan atau event massal apapun.
”Tidak bisa kita bayangkan jika semua daerah mengambil keputusan itu (malarang kegiatan massal). Bahkan hingga melakukan Lockdown. Bisa-bisa negara ini lumpuh dan mengalami status quo,” kata alumnus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini.
Ia menegaskan Pemkot Malang tidak ikut mengambil kebijakan itu. Karena Malang masih aman dan kondusif.
"Waspada boleh, tapi kita jangan panik berlebihan,” kata dia.
Tidak hanya kegiatan massal, kata Sutiaji, bahwa semua kegiatan apapun di Kota Malang tetap beraktifitas normal pada umumnya. Mulai dari aktivitas pendidikan dilingkungan TK, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi, perkantoran, usaha maupun pasar berjalan seperti hari-hari biasanya.
”Masyarakat kami imbau tidak perlu resah dan panik berlebihan. Dan pesan saya untuk penggiat sosial media atau pun masyarakat agar tidak menyebarkan informasi yang tidak jelas kepastiannya. Cerna dan ambil informasi yang resmi dari lembaga resmi pula,” imbaunya.
Wakil Direktur Rumah Sakit Syaiful Anwar (RSSA) Malang Saifullah mengatakan bahwa untuk mekanisme protokol penanganan di Kota Malang sendiri sudah berjalan baik dan masyarakat tidak perlu khawatir.
Saat ini justru membuat runyam adalah berita atau informasi yang membuat kepanikan di masyarakat. Maka dari itu, dia juga berpesan untuk kondisi saat ini tetap waspada dengan tidak perlu khawatir dan panik yang berlebihan.
”Mekanisme penanganan kita sudah berjalan baik. Nah, saat ini menurut kami yang membuat runyam dan menciptakan keriuhan di masyarakat adalah virus berita atau informasi yang tersebar liar dan cenderung menciptakan kepanikan berlebihan itu,” ungkapnya.
Sementara Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Soekarwo menegaskan Pemerintah daerah sebaiknya tidak asal mengeluarkan keputusan soal virus corona. Mantan Gubernur Jatim itu berharap agar kepala daerah tidak membuat keputusan sendiri-sendiri.
"Sebelum membuat keputusan sebaiknya berkoordinasi dengan pemerintah pusat dulu," kata Soekarwo.
Menurut Soekarwo, Presiden Jokowi sudah mengeluarkan Keppres no 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Dalam Perpres itu dibentuk tim dengan pimpinan Doni Monardo yang merupakan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) .
“Ini harus satu komando, memang sudah masuk kategori krisis,” tuturnya.
Soekarwo menilai sah-sah saja jika daerah yang ingin menetapkan status Lockdown. Namun, keputusan itu harus dibuat agar tidak meresahkan masyarakat.
“Kalau Indonesia ada daerah di lockdown boleh-boleh saja asalkan kemudian jangan menakuti,” ujar
Mantan Gubernur Jatim itu meminta kepala daerah bergerak hingga ke desa untuk sosialisasi pencegahan penyebaran virus corona kepada masyarakat. Dengan begitu, situasi bisa tenang dan warga tidak panik.
Salah satu upaya agar stabilitas akan tetap terjaga dengan memaksimalkan peran tiga pilar pemerintahan desa yaitu Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan Kepala Desa/Lurah.
"Ada tim yang harus turun, pelayanan masyarakat di bawah setingkat Puskemas dan Pustu harus tetap jalan walaupun Lockdown, jangan membuat situasi menakutkan," tegasnya. []