Jakarta - Jalan Tol Palembang-Indralaya (Palindra) di Sumatera Selatan (Sumsel) yang diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi), dikepung api karena kebakaran lahan sejak Senin sore, 5 Agustus 2019. Tol ini menghubungkan Kota Palembang dengan Kabupaten Ogan Ilir.
Meneruskan catatan Antara, api terus berkobar di tiga lokasi Pemulutan karena faktor cuaca kering musim kemarau, ditambah tiupan angin di sana cukup kencang.
Lantaran tak kunjung padam hingga malam hari, alhasil si jago merah makin mendekati Jalan Tol Palindra.
Upaya pemadaman api telah dilakukan Satuan Petugas (Satgas) Udara Pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) Sumsel yang mengerahkan empat unit helikopter pembom air.
Kepala Bidang Penanganan Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan Ansori mengatakan, berdasarkan pantauan BPBD terdapat lima titik api yang terbagi pada tiga titik di Pemulutan, sementara dua titik lain terdapat di Ogan Komering Ilir.
Sejauh ini, belum diketahui berapa luas area yang terdampak kebakaran lahan di dekat tol Palindra.
Jokowi: Yang tidak bisa mengatasi dengan perintah yang sama, copot kalau tidak bisa mengatasi yang namanya kebakaran hutan dan lahan.
Ansori melanjutkan, Satgas memutuskan mengerahkan armada udara karena lokasi kebakaran yang sulit dijangkau, terkendala sarana dan prasarana.
“Lahannya sangat kering dan ini yang menyebabkan kebakaran cepat meluas. Kami masih berusaha,” kata dia.
Namun pada malam hari upaya pemadaman melalui udara kurang efektif. “Karena armada udara tidak bisa digunakan saat malam hari. Itu SOP-nya, jadi mau tidak mau malam ini Satgas Darat yang bekerja,” ujar Ansori.
Provinsi Sumatera Selatan diminta terus waspada terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan, karena periode Agustus ini diprediksi merupakan puncak musim kemarau.
Kabupaten Ogan Ilir di Sumsel merupakan satu dari sembilan kabupaten yang rentan kebakaran, karena di sana terdapat ratusan hektare lahan gambut.
Secara terpisah, Presiden Jokowi memberikan arahan kepada Panglima TNI, Kapolri, Gubernur, Pangdam, Danrem, dan sejumlah pihak yang terkait dengan pencegahan Karhutla.
Presiden terpilih itu meminta, penanganan karhutla diprioritaskan sebelum api terlanjur membesar.
"Saya minta gubernur, pangdam, kapolda, kerja, berkolaborasi kerja sama dibantu pemerintah pusat, Panglima TNI, Kapolri, BNPB, BPBD, usahakan jangan sampai kejadian kita baru gerak. Api sekecil apa pun segera padamkan," kata Jokowi di Istana Negara Jakarta, pada Selasa, 6 Agustus 2019.
Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi juga menyinggung soal aturan main penanganan karhutla. Dia meminta Panglima TNI dan Kapolri mencopot jajarannya apabila tidak bisa menangani permasalah karhutla.
"Yang tidak bisa mengatasi dengan perintah yang sama, copot kalau tidak bisa mengatasi yang namanya kebakaran hutan dan lahan," kata Jokowi. []
Baca juga:
